JATIMTIMES - Kepemimpinan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dan Wakil Bupati Aminatun Habibah selama dua tahun ini juga menitikberatkan pada sejumlah program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Sesuai dengan Program Nawa Karsa.
Keempat Gresik Agropolitan
Melalui program Go Tani penyediaan pupuk bagi petani dan nelayan agar mampu berdaulat. Hal ini juga didorong dengan penetapan lahan sawah dilindungi seluas 38.844,44 ha menjadi komitmen Bupati Gresik untuk memajukan sektor pertanian.
Baca Juga : Pemassalan Olahraga, SIWO Kota Batu Sasar Pelajar di 6 SD
Melalui SK Kementerian Kelautan dan Perikanan No 64 Tahun 2021 tentang Kampung Perikanan Budidaya telah menetapkan Kabupaten Gresik sebagai lokasi pembangunan kampung perikanan budidaya dengan komoditas bandeng yang terpusat di desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah.
Hal ini diikuti dengan rencana pembangunan Unit Pengolahan Ikan yang direncanakan akan dibangun pada tahun 2023 melalui anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan berlokasi di desa Purwodadi Kecamatan Sidayu .
Saat ini kolaborasi apik antara Bappeda dan Dinas Pertanian tengah menyusun perencanaan pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) di desa Gulomantung Kecamatan Kebomas dan Rumah Potong Unggas di desa Sidowungu Kecamatan Menganti.
Diharapkan ini mampu meningkatkan potensi pendapatan daerah dari sektor peternakan. Selain itu, Kawasan Industri Halal berbasis sloughterhouse juga akan didirikan di Kecamatan Sidayu guna menjawab kebutuhan produk halal di level internasional.
Kelima Gresik Lestari
Revitalisasi Gresik Kota Lama atau dikenal dengan nama Bandar Grissee tengah dilakukan, melalui program Peningkatan Kualitas Skala Kawasan bisa dilihat pada tujuh ruas jalan di kawasan kota lama (Jl. Basuki Rahmat, Jl. Yos Sudarso, Jl. Malik Ibrahim, Jl. KH. Zubair, Jl. Aks Tubun, Jl. Setia Budi) telah finishing dan akan dilakukan launching penetapan bandar grissee di bulan Desember. Ini merupakan kolaborasi program pengentasan kumuh dengan revitalisasi kawasan heritage.
Peningkatan pelayanan persampahan juga menjadi fokus perhatian. Selain TPA Ngipik sebagai TPA Eksisting, Pemerintah Daerah telah melaksanakan pengadaan lahan utk TPST di Desa Belahan Rejo, Kecamatan Kedamean dan di wilayah Pulau baweuan yaitu di Desa Daun Kecamatan Sangkapura dan Desa Diponggo Kecamatan Tambak.
Rencananya untuk pelayanan persampahan tidak lagi mengandalkan pada satu titik TPA, akan tetapi mempertimbangkan letak geografis dan kebutuhan transportasi maka wilayah gresik akan dibagi menjadi empat wilayah pelayanan yaitu Gresik Utara, Gresik Perkotaan (Ngipik), Gresik Selatan (Belahan Rejo) dan Pulau Bawean (Daun dan Diponggo).
Selain pembangunan TPST juga merencanakan pembangunan TPS3R di setiap desa dan peningkatan pemberdayaan Bank Sampah. Hal ini akan mampu mengurangi timbulan sampah yang dibuang di TPA ataupun TPST.
Hal ini juga diikuti dengan perencanaan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Saat ini sudah memiliki IPLT Betoyoguci, dan kedepan akan didirikan IPLT dengan kapasitas lebih besar yaitu 200m3 di Belahanrejo dan juga di wilayah Gresik Utara dan Bawean bergabung dengan TPST.
Program Sejuta Biopori bagian dari komitmen melindungi air permukaan, dan juga bagian dari gerakan tabung air menjadi salah satu program unggulan yang tahun 2022 sedang kita lombakan. Harapannya dengan berbagai macam event yang diselenggarakan akan merubah perilaku masyarakat dan mampu bergerak secara bersama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Keenam Gresik Sehati
Lahir Pulang Bawa Akta merupakan akselerasi pelayanan administrasi Kependudukan dengan sinergitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Kesehatan. Melalui Pelaksanaan Launching Program 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Gresik yang diselenggarakan pada Tanggal 22 Maret 2021.
Garda terdepan dalam kesuksesan “Lahir Pulang Bawa Akte” adalah Bidan Desa yang selalu luwes dan cekatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar kepada Ibu Hamil dan Bayi serta terasa lengkap karena dapat memenuhi kebutuhan wajib dengan Dokumen Kependudukan ( Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA) dengan Pelayanan Adminduk secara Daring menggunakan Pelayanan Online POEDAK yang berkolaborasi dengan UPT Puskesmas.
Saat ini, program tersebut akan direalisasikan di 21 rumah sakit dan 32 puskesmas di Kabupaten Gresik. Sebelum resmi dilaksanakan, 21 rumah sakit dan 32 puskesmas melakukan penandatanganan MoU dengan Dinas Kependudukan & Catatan Sipil (Dispendukcapil) serta Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah mengatakan, saat ini fokus pemerintah adalah hadir dan semakin dekat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Masyarakat Gresik kami beri kemudahan dalam mengurus akta kelahiran. Dengan begitu masyarakat tak perlu lagi khawatir dan repot dalam mengurus akta anaknya. Sepulang dari rumah sakit atau puskesmas, masyarakat langsung bisa bawa pulang akta kelahiran buah hatinya,” ujar Bu Min, sapaan Wakil Bupati Gresik.
Baca Juga : Tingkatkan Perlindungan Hak Anak di Kota Batu, Dewanti Wujudkan 4 Kluster
Wakil Bupati perempuan pertama di Gresik itu menambahkan, ketika hendak melahirkan, setidaknya kedua orang tua sudah siap nama untuk calon bayinya. Sehingga dalam proses tidak memakan waktu terlalu lama untuk mencetak akta kelahiran si bayi.
“Jadi harus sudah siap nama untuk si calon bayi sebelum proses kelahiran. Disiapkan 1 nama untuk bayi laki-laki apabila yang lahir bayi laki-laki, dan satu nama perempuan seandainya yang lahir bayi perempuan. Dengan begitu prosesnya akan semakin cepat dan mudah,” imbuh Bu Min.
Tahun 2022 melalui Dinas Kesehatan Pemerintah Kab Gresik sedang merencanakan pembangunan "Rumah Sakit Gresik Sehati" Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah tipe C di desa Slempit Kecamatan Kedamean, dan direncanakan akan dibangun pada tahun 2023 dengan nilai anggaran sebesar 85 M.
Sementara hampir dua tahun kepemimpinan Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wabup Aminatun Habibah, program kesehatan mulai dirasakan warga. Salah satunya, pelayanan berobat gratis hanya berbekal KTP dan KK. Program ini mulai per 1 Oktober 2022, itu karena Gresik resmi menyandang predikat Universal Health Coverage atau cakupan layanan kesehatan semesta.
Dengan cakupan UHC, sebanyak 1.266.334 orang telah terdaftar jaminan kesehatan nasional (JKN) dengan prosentase 98,56% dari jumlah populasi jumlah penduduk. Dengan cukup membawa KTP, warga terlayani pada 32 puskesmas, 51 klinik, dan 10 dokter praktik mandiri sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sedangkan untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, sudah disiapkan dua rumah sakit pemerintah dan 17 rumah sakit swasta yang ada di Gresik.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, menjelaskan bahwa tercapainya UHC merupakan perwujudan program Nawa Karsa, yakni Gresik Sehati yang menjadi janji kampanye saat menyalonkan diri.
"UHC bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Gresik dengan mudah dan cepat," ujar Bupati Yani.
Bupati Yani menegaskan bahwa UHC ini pada prinsipnya akan membantu orang yang terdaftar dalam BPJS. Oleh karenanya, warga kurang mampu akan ditanggung pemerintah untuk pembayaran iuran.
Gus Yani sapaan akrabnya juga meminta kepada seluruh kepala desa, seluruh lurah yang hari ini hadir untuk menjadi agen pelopor informasi. Jangan sampai warga tak mendapatkan layanan ini.
"Jangan sampai masyarakat tidak mendapatkan pelayanan karena kurang beruntung ekonominya," tegas Bupati Yani.
Untuk memudahkan program ini, warga yang belum terdaftar JKN KIS akan dilayani dan secara otomatis terdaftar asuransi kesehatan. Caranya, hanya datang ke fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit terdekat.
Total anggaran yang ada di APBD tahun anggaran 2022 mencapai Rp 70 miliar. Dana puluhan miliar itu digunakan untuk membayar tagihan BPJS Kesehatan warga yang masuk dalam peserta ketegori Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBD. Selain warga, program ini juga merupakan dukungan pemerintah daerah untuk menyukseskan layanan kesehatan gratis serta target kepesertaan BPJS Kesehatan.
