Wakil Bupati Lumajang, Ir. Indah Amperawati, M.Si, menyatakan dirinya sangat membutuhkan nasehat para senior. Tak hanya nasehat, Wabup Lumajang menyatakan lebih suka dimarahi daripada didiamkan.

Polemik dugaan mutasi ratusan pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Malang bersifat ilegal. Ternyata memiliki efek dan konsekuensi tidak berjalannya roda organisasi perangkat daerah (OPD). 

Tata kelola destinasi wisata adalah pengelolaan destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis yang mencakup fungsi koordinasi, prencanaan, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistematik.

Kejadian viral video tukang parkir atau juru parkir (jukir) di Kota Malang yang menarik pengendara dengan tarif Rp 50 ribu tanpa karcis di Alun - Alun Kota belum lama menjadikan pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang waspada.

Mencuat karena adanya petisi yang dilakukan ratusan karyawan RSUD Kanjuruhan atas pergantian Direktur serta berbagai komentar masyarakat mutasi ratusan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang terus bergulir.

Tekan angka stunting, Wakil Wali (Wawali) Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko ajak masyarakat mengurangi ketergantungan mengonsumsi makanan fast food. Kemudian lebih memilih memakan makanan rumahan yang diolah dengan tanpa menghilangkan kandungan gizi yang ad

Dari 8.174 bidang tanah yang dimiliki, total saat ini baru 1.349 bidang tanah yang berhasil disertifikasi Pemerintah Kota Malang. Banyaknya aset yang masih belum mendapat sertifikat itu pun dilatarbelakangi banyak hal.

Berupaya terus untuk membuat nyaman masyarakat Kota Malang, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang, melakukan pemeliharaan, pengaspalan jalan dan pelebaran jalan di dua jalan, yakni Jalan Untung Suropati Selatan dan Untung Suro

Hingga bulan Juni Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih terserap 23,83 persen atau Rp 238 miliar. Namun ada 5 OPD yang memiliki catatan serapan rendah.

Tiga tahun sejak peristiwa terbakarnya Pasar Legi pada tahun 2016 silam, hingga memasuki semester kedua tahun ini, tanda-tanda kapan renovasi akan dimulai juga belum muncul kejelasannya.

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang dari sektor pajak bisa disebut jeblok.

Perolehan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang dari sektor pajak masih belum menggembirakan. Memasuki pertengahan tahun anggaran 2019 ini, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang baru menghimpun sekitar 37,31 persen dari target Rp 501 miliar.

Masyarakat Kabupaten Malang diimbau bersabar terkait pengurusan KTP-el. Kalau saat pengurusan hanya membawa pulang surat keterangan (Suket) pengganti KTP-el.

Puluhan peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim IV) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng belajar program ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang, Selasa (18/6/2019).

Serapan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2018 masih belum maksimal. Tercatat, anggaran yang belum terserap mencapai Rp 161 miliar.

Pemkab Blitar melalui Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Dunia teknologi seakan tidak ada matinya. Menelisik pada revolusi industri 4.0, Kota Malang juga berbenah untuk terus menggencarkan ekonomi industri kreatif di bidang digital.

Perubahan kedua atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Bangunan Perkotaan resmi disahkan.

Diam-diam mata dunia memperhatikan Kabupaten Jember. 

Persoalan perolehan pendapatan asli daerah (PAD) di sektor retribusi parkir di Kota Malang dinilai rendah oleh anggota DPRD.

Selain bau pesing, sarana dan prasarana pendukung keberadaan Terminal Bayuangga Kota Probolinggo perlu dibenahi.

Hingga kini eks lahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mardi Waluyo yang berada di Jalan dr Soetomo masih mangkrak.

Seribu lowongan kerja (loker) yang tersedia di Mini Job Fair Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar diserbu ribuan pencari kerja (pencaker).

Tahapan rencana pembangunan Pasar Legi sudah perlahan-lahan mulai mendekati titik terang. Dipastikan kini proses menuju pembangunan sudah memasuki tahapan penentuan pemenang lelang.

Sejumlah anggota DPRD Kota Malang memberikan pandangan terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 beberapa waktu lau terhadap Pemerintah Kota Malang.