JATIMTIMES - Instruksi Presiden (Inpres) RI Prabowo Subianto tentang efisiensi anggaran pemerintah daerah (Pemda) turut pula berdampak ke administrasi perkantoran. Salah satunya anggaran belanja alat tulis kantor (ATK) yang mengalami penghematan. Pemkot Batu melakukan pemangkasan hingga 90 persen.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Batu Eny Rachyuningsih menyampaikan, keputusan pemangkasan itu telah tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Sehingga, setiap daerah dipastikan tidak boleh menggunakan belanja ATK lebih dari 10 persen.
Baca Juga : Wali Kota Eri Cahyadi Minta Warga Waspada Modus Penipuan Mengatasnamakan Program Pemkot
Ia mengungkapkan, total belanja barang tahun 2024 lalu mencapai Rp 105 miliar. Atau sekitar 90 persen dari total target belanja yang ditetapkan sebesar Rp 116 miliar. Untuk anggaran belanja tahun 2025 sebenarnya naik menjadi sekitar Rp 152,8 miliar.
"Namun, adanya peraturan tersebut pemangkasan anggaran dilakukan cukup besar. Artinya, maksimal anggaran belanja ATK hanya mencapai Rp 15,3 miliar saja," jelas Eny saat dikonfirmasi, belum lama ini.
Meski begitu, di sisi lain Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai mengaku mendukung penuh program efisiensi. Menurut dia, memangkas anggaran seperti pengadaan ATK tidak memberikan pengaruh signifikan.
"Kami juga melihat kembali postur-postur anggaran yang tidak terlalu memberikan dampak signifikan pada sektor ekonomi, termasuk ATK," ujar Aries terpisah.
Kendati pemangkasannya cukup besar, Aries mengaku tak khawatir. Sebab, selama ini Pemerintah Kota (Pemkot) Batu juga bersiap untuk memanfaatkan metode lain untuk kepengurusan administrasi di pemerintahan.
Ia mencontohkan, banyak pekerjaan sudah dilakukan berbasis digital dan daring. Langkah tersebut sudah mampu meminimalkan penggunaan kertas.
Baca Juga : Dampak Inpres Efisiensi Anggaran, Pemkab Malang: Rp 44 Miliar Dana Transfer Terdampak
"Kami justru khawatir terhadap pemangkasan anggaran yang sifatnya berdampak signifikan untuk penurunan sektor ekonomi," tambahnya.
Ia mengkhawatirkan sejumlah pemangkasan seperti perjalanan dinas (Perjadin) yang selama ini banyak berdampak ke sektor pariwisata dan pendukungnya di Kota Batu dipangkas 50 persen. Seperti halnya hotel dan restoran yang banyak terjadi perputaran ekonomi.
Aries juga mengharapkan kebijakan pemerintah pusat dapat dipertimbangkan kembali. Terlebih pada daerah yang banyak mengandalkan sektor jasa dan pariwisata seperti Kota Batu. Sebab, selain berpengaruh signifikan pada sektor perekonomian, pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga perlu ditunjang dengan berbagai pelatihan kompetensi.
"Kami juga berharap jangan sampai ada pemangkasan untuk anggaran yang sifatnya pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat pra sejahtera, rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) atau rehabilitasi gedung yang rusak," tuturnya.
