JATIMTIMES - Besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kota Batu tahun 2023 menjadi pekerjaan rumah Pemkot untuk tahun anggaran 2024. Mayoritas sisa lebih anggaran disumbang oleh kegiatan yang gagal terlaksana. DPRD mendorong agar dalam eksekusi program tak hanya sekadar formalitas.
"Bicara Silpa itu kemampuan SKPD mengelola anggaran. Sejauh ini Silpa yang berasal dari efisiensi anggaran kecil. Yang banyak Silpa yang berasal dari kegiatan yang tidak dilaksanakan. Misalnya, dana terikat seperti DBHCHT gagal dieksekusi," ujar Anggota Komisi A DPRD Kota Batu Ludi Tanarto, Selasa (25/62024).
Baca Juga : Di Tulungagung, HMI Demo Soal Tapera dan Isu-Isu Ini
Diketahui sebelumnya, dari hasil pertanggungjawaban APBD 2023 SiLPA Kota Batu yang dihasilkan dinilai masih tergolong besar. Dimana SiLPA dari hasil perhitungan per 31 Desember 2023 sesuai hasil Audit BPK-RI adalah sebesar Rp 190,5 Miliar. Sejumlah catatan diberikan dewan terkait dengan evaluasi penyumbang SiLPA dari penyerapan anggaran yang belum maksimal.
Yakni ploting pagu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah diproyeksikan dan disetujui bersama baik saat pembahasan, penyelarasan, sebagaimana kebutuhan yang diharapkan. Akan tetapi dalam perjalanan untuk menyelesaikan pekerjaan, masih terkendala hal teknis. Sehingga pada akhirnya menjadi penyumbang SiLPA.
Menurut Ludi, dalam peningkatan pengelolaan SKPD perlu cepat dan tepat melaksanakan eksekusi program. Selain itu, jauh hari ketika perencanaan anggaran dapat diperhitungkan risiko akan menemui kesulitan.
"Perencanaan anggaran harus tepat, sehingga SiLPA bisa terbelanjakan," terangnya.
Ketua Fraksi PKS itu menyampaikan, pengelolaan anggaran tersebut dapat dilihat dari realisasi setiap SKPD pada bagian aset Pemkot Batu. Permasalahannya dapat dipetakan dari keberhasilan masing-masing dinas. Termasuk bakal terlihat dari mana SiLPA paling tinggi.
Ia mendorong, agar Pemkot Batu serius dalam memaksimalkan serapan anggaran yang bermanfaat bagi masyarakat.
Baca Juga : Mengenal Hamtramck, Kota Pertama di AS yang Pemimpinnya Seorang Muslim
"Yang didorong agar tidak sekadar habis anggaran. Maka perencanaan anggaran itu harus disusun dengan tujuan jelas yang harus dicapai. Targetnya tidak hanya sekadar memenuhi aspek formalitas yang penting diaudit BPK selesai. Tetapi bagaimana masyarakat merasakan hasil kegiatan," imbuhnya.
