JATIMTIMES - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Tulungagung, Selasa (25/06//24). Organisasi mahasiswa ini, menuntut pembatalan Undang-undang (UU) Tapera, komersialisai pendidikan dan beberapa isu lokal, diantaranya banyaknya jalan rusak dan mall pelayanan publik yang tidak optimal.
Massa mendatangi kantor dewan berjalan kaki dengan diiringi mobil sound system dan membentangkan berbagai sepanduk tuntutannya. Beberapa diantaranya bertuliskan "Saat kami berjuang tikus berdasi bersembunyi dibalik laci", "Tapera = Tambahan Penderitaan Rakyat" dan lainnya.
Baca Juga : Mengenal Hamtramck, Kota Pertama di AS yang Pemimpinnya Seorang Muslim
Dengan iringan lagu buruh tani, masa HMI bergantian berorasi meneriakkan ketimpangan yang terjadi di masyarakat bawah. Mereka menyebut pemerintah terkait Tapera telah mengeluarkan aturan yang tidak pro rakyat bahkan menindas masyarakat kecil.
"Setiap bulan gaji buruh dipotong untuk Tapera, hal ini sangat memberatkan rakyat," ujar Shaifullah Kamil dalam orasinya.
Tak hanya Syaiful, orator lain, Abdul Ghofur bahkan menyebut, Indonesia saat ini mencapai puncak kebobrokan, dimana korupsi dan nepotisme merajalela. Hal itu menjadi dasar HMI untuk turun ke jalan.
Awalnya, massa yang memadati depan pintu utara DPRD itu ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Ahmad Baharudin. Setelah berdiskusi panjang, massa meminta untuk dipertemukan dengan Ketua DPRD Tulungagung agar pakta integritas yang mereka siapkan bisa ditandatangani secara langsung.
"Mohon maaf lambat menemui dikarenakan ada rapat banggar yang harus diselesaikan," ujar Ketua DPRD Tulungagung Marsono, setelah menemui mahasiswa HMI itu.
Menurutnya, masyarakat memang bisa datang ke DPRD Tulungagung dengan perwakilan ataupun secara beramai ramai. Namun Ia berharap aspirasi masyarakat dilakukan dengan mengutamakan diskusi dan musyawarah dengan nuansa hati dan nurani yang baik.
Baca Juga : Mardinoto Dapat Rekomendasi Partai Hanura Tulungagung
Apa yang menjadi aspirasi HMI menurut Marsono akan dibahas dengan pimpinan yang lain untuk tindakan lebih lanjut. Terlebih isu isu lokal, hal itu bisa secepat mungkin diambil tindakan.
"Tentang jalan rusak, mall pelayanan publik dan komersialisai pendidikan di Tulungagung itu bisa Kami koordinasikan langsung dengan dinas terkait," katanya.
Setelah ditemui Ketua DPRD, massa HMI kemudian melanjutkan unjuk rasa menuju kantor Bupati Tulungagung untuk menyampaikan aspirasi serupa.
