MALANGTIMES - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau kini berganti menjadi PPKM Level 4 di Kota Malang, nampaknya turut berimbas pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2021 ini.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang memprediksi, hal itu bakal memicu penurunan PAD mencapai 15 persen atau senilai Rp 150 Miliar dari target sebesar Rp 629 Miliar.
Baca Juga : Biasanya RS. Dr. Haryoto Lumajang 3 Hari Sekali Ambil Oksigen, Kini Sehari Dua Kali
Kepala Bapenda Kota Malang Handi Priyanto mengatakan, prediksi tersebut merupakan hasil dari perhitungan petugas di lapangan. Mengingat, kebijakan PPPKM yang terus diperpanjang ini cukup membuat beberapa wajib pajak terdampak cukup tinggi.
"Dari estimasi perhitungan kawan-kawan itu turunnya hampir Rp 150 Miliar, tapi saya mencoba menahan laju di Rp 78 Miliar karena dampaknya banyak. Contohnya resto, mereka tetep boleh take away tapi pelanggannya hanya 10 sampai 20an, terjadi penurunan yang luar biasa," ujarnya.
Penurunan PAD, menurut Handi, tak hanya dialami oleh Kota Malang saja. Melainkan di beberapa daerah yang turut menerapkan PPKM di Indonesia juga mengalami hal serupa. Karena itu, pihaknya tetap berupaya untuk bisa menekan laju penurunan agar tidak begitu signifikan.
"Ini terjadi hampir merata di daerah yang terkena dampak PPKM. Kita memang tidak bisa menghindari dampak dari PPKM, tetapi bagaimana kita tetap berupaya menahan laju penurunan pendapatan," imbuhnya.
Dijelaskannya, ada beberapa sektor pajak yang berpengaruh dalam penurunan pendapatan daerah imbas PPKM ini. Seperti, kondisi menurunnya wisatawan yang berimbas pada pajak restoran terjun bebas.
Sebab kondisi saat ini menjadikan area wisata di Kota Malang tutup sementara. Sehingga, sentra kuliner yang kerap menjadi jujugan wisatawan ikut terdampak.
Baca Juga : Mensos Risma Marah-marah Lagi soal Bansos, Duit 1 Bulan Kemana?
Belum lagi, di ranah pajak hiburan yang di tahun ini nyaris tidak ada. Menurut Handi, penagihan tahun ini hanya melanjutkan penagihan dari tahun sebelumnya. Hingga, bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dinilai cukup mempengaruhi penurunan pendapatan daerah.
"Jadi Kota Malang ini memang tujuan orang berinvestasi, jual beli tanah 70 persen itu orang luar kota. Dengan PPKM, terjadi penurunan dahsyat di BPHTB. Itu yang menyebabkan penurunan," terangnya.
Meski begitu, Handi menyebut, Bapenda Kota Malang bakal bekerja ekstra pasca masa PPKM level 4 berakhir dengan menggenjot program-program yang ada. Hal itu untuk meminimalisir penurunan agar tak semakin besar.
"Selesai PPKM kita segera jemput bola. Dengan program sambang kelurahan, itu akan kita lakukan semaksimal mungkin," pungkasnya.
