Mendengar kabar ada pembatalan Memorandum of Understanding (MoU) dengan perguruan tinggi di Malang dan diminta di alihkan ke PT yang ada di Tulungagung, Bupati Maryoto Birowo angkat bicara. Dengan tegas, Bupati Tulungagung ini menolak upaya yang dilakukan panitia atas perintah kepala desa.
"Sebenarnya memakai universitas di Malang itu akan bisa netral dalam pelaksanaannya, jika memang begitu yang terjadi maka sebaiknya di undur saja," tegas Maryoto saat dikonfirmasi melalui jaringan seluler.
Baca Juga : Cek Kekayaan Dua Paslon di Pilkada Kabupaten Malang 2020
Kemudian Maryoto minta waktu untuk konsultasi dengan bagian hukum, perbincangan melalui telpon diminta di putus sementara waktu.
Tak berselang lama, Maryoto menghubungi media ini dan menyatakan bahwa untuk ujian perangkat desa serentak di Kecamatan Sumbergempol dipastikan akan di tunda.
"Setelah kita konsultasikan dengan situasi yang terjadi maka saya minta ditunda," jelasnya.
Sebelumnya, setelah melalui proses penjaringan dan penyaringan, beberapa desa di Kecamatan Sumbergempol akan segera melaksanakan ujian. Namun, siapa sangka ujian yang seharusnya direncanakan selesai pada bulan Oktober 2020, tiba-tiba ada perintah dari beberapa kepala desa untuk mengevaluasi Memorandum of Understanding (MoU) dengan pembuat soal yakni Universitas Brawijaya Malang.
Informasi ini datang dari beberapa panitia yang mendapat perintah dari Kepala desa dengan mengatasnamakan bahwa itu adalah himbauan Kecamatan.
Saat ditanyakan ke pihak kepala desa, Panitia tidak mendapat alasan yang prosedural dan bahkan disebutnya terkesan dipaksakan.
Menanggapi hal ini, Camat Sumbergempol melalui Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Rakidi membenarkan adanya upaya pembatalan MoU yang telah lama dilakukan.
"Benar, pak camat kemarin didatangi kepala desa agar menyetujui pembatalan Mou dari yang sebelumnya ke Universitas di Tulungagung," kata Rakidi, Jumat (02/10/2020).
Setelah didatangi, bahkan ada desa yang hari ini langsung ke pihak pembuat soal untuk agenda pembatalan.
"Hari ini sudah ada yang berangkat ke Malang untuk membatalkan kerjasama pembuatan soal," ungkapnya.
Baca Juga : Deklarasi Damai, Pjs Bupati Trenggalek Minta Netralitas ASN Dijaga
Sebagai bawahan, Rakidi mengaku tidak punya wewenang untuk mencegah atau melarang pembatalan yang dilakukan panitia.
"Itu kewenangan camat, namun saya sama kasi yang membidangi ingin memberi masukan namun belum bisa hari ini," ujarnya.
Rakidi mengungkapkan, alasan para kepala desa saat mendatangi ruang kerja camat mengalihkan perguruan tinggi ke Tulungagung hanya karena pandemi Covid-19.
"Alasan yang saya tau hanya karena Covid-19 ini, saya juga tidak bisa memahami maksud dan tujuannya," jelas Rakidi.
Sementara itu, kasi yang membidangi yakni pemerintahan di Kecamatan Sumbergempol Wahyudi beberapa kali dihubungi belum memberikan responnya.
