Bapenda Kabupaten Malang Andalkan Sipanji untuk Mudahkan Masyarakat Bayar Pajak

JATIMTIMES - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang mengandalkan Aplikasi Sipanji atau Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah Mandiri untuk memudahkan masyarakat dalam mendaftar sebagai wajib pajak, membayar pajak serta melakukan pengecekan transaksi pembayaran pajak. 

Kepala Bapenda Kabupaten Malang Made Arya Wedanthara menyampaikan, bahwa Aplikasi Sipanji sudah ada sejak tahun 2018 lalu. Di mana sejak diluncurkan tahun 2018 lalu, Bapenda Kabupaten Malang terus mengembangkan aplikasi tersebut hingga semakin memudahkan masyarakat dalam bertransaksi pembayaran pajak. Melalui pengembangan yang ada, Bapenda Kabupaten Malang juga memiliki database hingga tingkat desa/kelurahan se-Kabupaten Malang. 

Baca Juga : Beda dari yang Lain, Jakarta Menjadi Satu-satunya yang Bisa Gelar Pilkada Dua Putaran: Ini Aturannya

Pria yang akrab disapa Made itu mengatakan, bahwa melalui satu aplikasi Sipanji, masyarakat bisa mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Terlebih lagi, aplikasi Sipanji sudah terintegrasi dengan layanan database di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang. 

"Jadi di Sipanji itu semisal saya mau daftar sebagai wajib pajak, ya saya buka saja Sipanji. Setelah itu dipandu menjadi wajib pajak seperti apa. Kita juga sudah menyambung dengan Dispendukcapil, karena sudah dipadankan. Jadi begitu mengisi NIK langsung menuju ke tahap selanjutnya, kalau salah nggak bakal bisa ke tahap selanjutnya," ungkap Made kepada JatimTIMES.com. 

Selain itu, sebagai upaya untuk menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat, Bapenda Kabupaten Malang saat ini juga sedang memperkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau yang disingkat ETPD. Di mana ETPD sendiri merupakan upaya dari pemerintah dalam mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah, dari tunai menjadi non-tunai berbasis digital.  

"Kita kan semuanya diharapkan ETPD dengan cara membentuk tim percepatan digitalisasi daerah. Ini yang harus saya pos kepada masyarakat, mereka kalau bisa membayarnya tidak tunai. Kalau bisa bayarnya itu dengan qris, m-banking, supaya aman dan tidak ada lagi titip-titipan," jelas Made. 

Menurutnya, hal ini akan membantu pemerintah serta masyarakat dalam mewujudkan transparansi pengelolaan pendapatan daerah...

Baca Selengkapnya