Kisruh Bansos Rp 862,5 juta Temuan BPK untuk Biaya Packaging dan Pengemasan, Berikut Rincian dan Rekanannya

JATIMTIMES - Kasus bantuan sosial (bansos) senilai Rp 862,5 juta di Kabupaten Malang yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI rupanya berkaitan dengan biaya Packaging dan distribusi bahan pangan. Anggaran yang dialokasikan Pemkab Malang dan dicairkan sebanyak tiga tahap itu dinilai BPK menyalahi aturan, dan tidak sesuai dengan kontrak. 

Karena itu dana yang dikucurkan kepada 9 rekanan harus dikembalikan sebagaimana rekomendasi BPK. Hal itu berdasar pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2021.

Baca Juga : Persekutuan Islam-Kristen Pasti Terjadi ( Bagian 2-Tamat) Oleh Anwar Hudijono

Temuan BPK terhadap kegiatan itu bermula saat adanya Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang digelontorkan bagi masyarakat Kabupaten Malang diberikan sebagai bansos. Totalnya mencapai Rp 30 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2021, program tersebut disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang. Dalam pencairannya, dilakukan selama 3 tahap dan dilakukan selama 3 bulan berturut-turut. Sehingga masing-masing Rp 10 miliar setiap bulan. Sasarannya untuk 50.000 Kartu Keluarga (KK).

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Dinsos berkewajiban untuk melaksanakan pengadaan barang bahan pangan dan menanggung biaya distribusi dan pengemasan hasil pengadaan bantuan bahan pangan serta biaya operasional penunjang pelaksanaan program tersebut.

Saat itu, Dinsos pun mengusulkan rencana kebutuhan biaya (RKB) untuk dana sharing bantuan program JPS Provinsi Jatim, sebesar Rp 862.500.000,-. Yang dibagi menjadi tiga tahap. Setiap tahapnya dialokasikan Rp 287.500.000. Di dalam RKB itu, jumlah tersebut digunakan untuk biaya packaging dan distribusi bahan pangan yang akan disalurkan. Yakni Beras 15 kilogram, telur 1 kilogram dan minyak goreng 2 liter.

Rupanya, penyediaan anggaran dana Sharing itulah yang menjadi temuan bagi BPK. “Menurut analisa BPK, penganggaran tersebut tidak sesuai dengan kontrak kerjasama atau MoU yang ditandatangani antara Dinsos Kabupaten Malang dengan 7 penyedia. Sedangkan jumlahnya ada 9 kontrak,” kata Inspektur Kabupaten Malang Tridiyah Maestuti,  Selasa (31/8/2021).

Seharusnya, sambung Tridiyah, anggaran tersebut sudah masuk bagian yang dibantukan oleh Pemprov Jatim...

Baca Selengkapnya