JATIMTIMES - Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi mengklaim bahwa sekitar 85 persen pedagang Pasar Besar Malang setuju pasar itu dibongkar. Untuk selanjutnya dilakukan pembangunan dari nol.
Eko mengatakan, sebanyak 15 persen pedagang yang masih menolak Pasar Besar dibongkar, lantaran masih belum memahami secara penuh terkait rencana tersebut. Terutama alasan mengapa Pasar Besar harus dibongkar total dalam revitalisasi tersebut.
Baca Juga : Dua Paguyuban Pedagang Pastikan Setuju Pasar Besar Dibongkar Total
"Kami akan melakukan koordinasi dan sosialisasi bahwa kondisi Pasar Besar yang sudah kita ketahui bersama baik masyarakat umum, pedagang maupun pembeli, keadaannya sudah tidak layak dan sangat memprihatinkan," jelas Eko, Selasa (28/1/2025).
Sehingga, meskipun pedagang yang sepakat belum genap 100 persen, dirinya menganggap bahwa pedagang bersepakat Pasar Besar dilakukan pembangunan total. Termasuk dengan melakukan pembongkaran total.
Untuk itulah persiapan demi persiapan dilakukan. Salah satunya dengan menyiapkan kebutuhan relokasi. Catatan JatimTIMES, untuk kebutuhan relokasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 10 Miliar.
"Sudah kami atur semuanya sehingga kami akan memberikan tempat relokasi yang aman, dekat dan mudah dijangkau oleh pembeli," jelas Eko.
Untuk tempat relokasi sendiri, Eko mengaku bahwa pihaknya telah melakukan kajian. Salah satunya juga memperhatikan kemauan pedagang agar lokasinya tak jauh dari Pasar Besar.
"Relokasinya sudah kami lakukan kajian, akan ada di 7 titik yang ada di sekitar Pasar Besar Malang. Kami meyakini dan menyadari relokasi itu harus dekat dengan Pasar Besar dan ini merupakan keinginan pedagang," tutur Eko.
Baca Juga : Pemkot Surabaya Tingkatkan Kewaspadaan, Hadapi Potensi Cuaca Ekstrem
Selasa (28/1/2025), ia juga mempertemukan dua paguyuban pedagang Pasar Besar. Pertemuan tersebut yakni untuk penandatanganan kesepakatan pembangunan Pasar Besar.
Sementara saat ini, pihaknya tengah mematangkan persiapan dari sisi kelengkapan dokumen. Terdekat, pihaknya masih menunggu jadwal rampungnya dokumen detail engineering design (DED).
"Persyaratan dokumen, salah satunya persetujuan pedagang. Ini msih menunggu DED, jadwalnya 10 sampai 15 Februari. Perkiraan anggaran Rp 275 M," pungkas Eko.
