JATIMTIMES - Bupati Malang HM. Sanusi mengimbau seluruh kepala desa di 378 desa yang tersebar di 33 kecamatan untuk memiliki sebuah usaha secara mandiri agar terhindar dari tindak pidana korupsi.
Hal itu disampaikan Sanusi saat melaksanakan kegiatan sambang desa di wilayah Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Menurut Sanusi, salah satu cara agar seorang kepala desa terhindar dari tindak pidana korupsi yakni memiliki sebuah usaha.
Baca Juga : Sidang Pilkada Blitar di MK: Kuasa Hukum Bambang-Bayu Akui Tidak Penuhi Syarat Formil
"Selama saya nanti lima tahun mengajak kepala desa dan kepala dinas untuk melihat potensi usaha di Kabupaten Malang. Saya senang kalau kades punya usaha dan ini sudah banyak," ungkap Sanusi, Rabu (8/1/2025).
Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang) ini pun mencontohkan Kepala Desa Saptorenggo Suwaji yang telah memiliki usaha penggemukan sapi pedaging sebanyak 21 ekor sapi.
"Pak Suwaji ini punya usaha penggemukan sapi. Sudah punya 21 sapi. Kalau hari raya dijual. Ada yang 1 ekor bobotnya sampai 1 ton dan harganya Rp 100 juta. Kalau 21 x 100 bisa Rp 2 milliar. Bisa jadi milliarder," ujar Sanusi.
Pejabat publik yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha tebu ini berharap agar kepala desa lainnya dapat membangun atau mengelola sebuah usaha secara mandiri. Sehingga kekhawatiran kepala desa terjerumus dalam tindak pidana korupsi tidak terjadi.
Baca Juga : Revitalisasi Pusat Informasi Agribisnis Rampung, Sentra Ikan Hias Kota Blitar Segera Beroperasi
"Nah yang lain ini saya harap kepala desa bisa begini. Sehingga apa, untuk mengurangi kecenderungan korupsi. Sehingga kalau kepala desa punya usaha, nanti dana desanya tidak diutik-utik. Ini bagian dari pencegahan agar kepala desa tidak korupsi," tegas Sanusi.
Oleh karena itu, pihaknya terus mengajak seluruh kepala desa di Kabupaten Malang agar dapat memiliki atau mengelola sebuah usaha, minimal untuk kesejahteraan dirinya sendiri. "Kepala desa saya ajak usaha dengan masyarakat. Kita kolaborasi. Di Malang itu kita ciptakan ekonomi kerakyatan yang memanfaatkan potensi daerah," tandas Sanusi.
