JATIMTIMES - Pemerintah Kota Blitar tengah mempersiapkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk tahun anggaran 2026. Dokumen strategis ini disusun untuk memastikan kesinambungan program pembangunan, meskipun terjadi pergantian wali kota dalam Pilkada mendatang. Penyusunan ini menjadi penting karena RPJMD menjadi panduan pembangunan selama lima tahun ke depan yang akan dipegang oleh calon wali kota terpilih.
Sekretaris Daerah Kota Blitar, Priyo Suhartono, menjelaskan bahwa RPJMD disusun berdasarkan pendekatan teknokratik yang mengacu pada data-data existing serta capaian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Baca Juga : Debat Publik Pertama Pilbup Blitar, Paslon Dilarang Membawa Contekan Data
"Penyusunan RPJMD ini bertujuan agar program pembangunan tetap berkelanjutan. Kami ingin memastikan bahwa meskipun ada pergantian wali kota, program yang sudah berjalan tidak terputus dan tetap sesuai dengan visi-misi pemimpin baru," jelas Priyo, Kamis (17/10/2024).
Lebih lanjut, Priyo menekankan pentingnya integrasi antara data dari RPJPD dengan visi-misi para pasangan calon yang akan maju dalam Pilkada 2024. Menurutnya, upaya ini dilakukan melalui koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar agar visi-misi kedua calon wali kota dapat disinkronkan dengan program yang sudah ada.
“Kami menyiapkan paparan agar program-program yang telah direncanakan dapat nyambung dengan visi-misi calon wali kota terpilih,” tambahnya.
Priyo juga mengungkapkan bahwa RPJMD ini akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2025, dengan meneruskan program-program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Harapannya, transisi kepemimpinan nanti dapat berjalan mulus tanpa adanya hambatan yang berarti, terutama dalam hal kelanjutan pembangunan.
Senada dengan Priyo, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Blitar, Tri Iman Prasetyono, menambahkan bahwa peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat vital dalam pelaksanaan program pembangunan yang dihasilkan dari visi-misi calon wali kota terpilih. Menurutnya, ASN berfungsi sebagai penggerak utama dalam menjalankan berbagai kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJMD.
"Teknokratik ini adalah dasar untuk menyusun visi-misi calon. Setelah wali kota terpilih, janji-janji dalam visi-misi tersebut akan dimasukkan ke dalam RPJMD," terang Tri Iman.
Baca Juga : Masuki Tahap Interview Penilaian, Pemkot Kediri Upayakan Lampaui Target Indeks SPBE 2024
Selain aspek teknokratik, Tri Iman juga menyoroti pentingnya pendekatan politis dan partisipatif dalam proses penyusunan RPJMD. Ia menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya didasarkan pada analisis data dan dokumen, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses ini memastikan bahwa aspirasi warga kota dapat terakomodasi dengan baik dalam rencana pembangunan lima tahun mendatang.
"Prosesnya melibatkan aspirasi masyarakat yang nanti dipadukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaannya," tambah Tri Iman.
Penyusunan RPJMD ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara program pembangunan yang telah berjalan dengan visi-misi pemimpin baru yang akan terpilih pada Pilkada mendatang. Dengan perencanaan yang matang, Tri Iman optimis bahwa proses transisi kepemimpinan di Kota Blitar dapat berjalan dengan baik dan pembangunan tetap berkesinambungan. Ia menegaskan bahwa tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat Blitar melalui pembangunan yang berkelanjutan dan terarah.
RPJMD 2026 Kota Blitar akan menjadi dokumen kunci dalam mewujudkan visi pembangunan yang lebih progresif dan inklusif. Melalui integrasi visi-misi politik calon pemimpin dan masukan dari masyarakat, Pemerintah Kota Blitar berharap dapat menciptakan iklim pembangunan yang tidak hanya responsif terhadap tantangan saat ini, tetapi juga siap menghadapi berbagai dinamika di masa depan.
