JATIMTIMES - Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan paparkan 11 kegiatan prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk tahun 2025. Paparan itu disampaikan pada Rakor Penjelasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025, Selasa (10/9/2024).
Adapun 11 kegiatan prioritas Pemkot Malang diantaranya yakni revitalisasi Pasar Besar, penyelenggaraan Porprov Jatim 2025, pembangunan TPS, penanganan banjir di Suhat.
Baca Juga : Perkara Penertiban PKL Jalan Sultan Agung, Pedagang Minta Dialog dengan Pj Wali Kota Batu
Kemudian ada penyediaan lahan parkir Kayutangan, pengembangan MCC, rehabilitasi sekolah SD dan SMP, bansos terpadu, realisasi anggaran, optimalisasi PBB hingga rehabilitasi Alun Alun Kota Malang.
Iwan Kurniawan mengatakan bahwa 11 kegiatan prioritas itu didapat dari hasil pemetaan atau identifikasi isu. Selain itu, pihaknya juga menampung sejumlah persoalan pada OPD.
“Saya bersyukur ada ruang dan waktu untuk bisa mengidentifikasi permasalahan permasalahan yang ada. Baik dari masyarakat, OPD hingga hari ini di DPRD,” kata Iwan.
Pada rakor yang dilakukan, Iwan mengapresiasi karena anggota DPRD Kota Malang banyak memberikan masukan. Terutama masukan kepada masalah yang perlu menjadi prioritas.
“Ini luar biasa, momennya sangat tepat dan beberapa masukan sangat konstruktif,” beber Iwan.
Salah satu kegiatan prioritas Pemkot Malang yang perlu segera mendapat perhatian yakni soal pengembangan tempat pembuangan sampah (TPS). Sebab dari total 57 kelurahan, hanya ada 51 TPS di Kota Malang.
“Alhamdulillah tadi pak Ketua (DPRD Kota Malang) ini akan menjadi prioritas utama untuk menangani TPS TPS yang ada,” ucap Iwan.
Baca Juga : Puluhan Mahasiswa Geruduk KPU Kota Malang, Minta Tak Ada Eks Napi Koruptor Daftar Bacakada
Sementara itu, Pimpinan Sementara DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan pihaknya sepakat dengan 11 kegiatan prioritas Pemkot Malang 2025 tersebut. Bahkan menurutnya, 11 program prioritas itu sangat bagus untuk perkembangan Kota Malang.
“11 prioritas ini tak bisa diambil satu satu. Harus simultan dijalankan. Tentu 11 ini kan akan terbagi di 28 OPD,” kata Made.
Disisi lain, Made menyebut bahwa DPRD Kota Malang juga menyoroti Porprov IX Jatim 2025. Karena anggaran yang diperlukan mencapai Rp 51 miliar. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan ada rakor khusus membahas Porprov 2025.
“Buat rakor khusus di KONI, karena anggarannya tidak kecil. Jadi pelu hati hati dalam pemanfaatannya. Saya sepakat ini diserahkan ke Disporapar,” tukas Made.
