JATIMTIMES - Kebijakan otonomi daerah yang dijalankan oleh setiap pemerintah daerah di Indonesia untuk mencapai tujuan kesejahteraan serta demokrasi.
Hal itu disampaikan Bupati Malang HM. Sanusi saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-XXVIII tahun 2024 di Pendapa Agung Kabupaten Malang.
Baca Juga : KPU Kota Madiun Umumkan Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan
Bupati Malang HM. Sanusi menyampaikan, bahwa peringatan hari otoda ini merupakan momentum yang tepat bagi semua pihak untuk memaknai arti dan filosofi dari otonomi daerah.
Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Malang itu menjelaskan, bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri.
Mulai dari urusan pemerintahan hingga kepentingan masyarakat dalam sistem bernegara di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Atas dasar inilah otonomi daerah dirancang untuk mencapai dua tujuan utama. Yakni kesejahteraan dan demokrasi," ujar Sanusi saat menyampaikan amanat dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXVIII tahun 2024 di Pendapa Agung Kabupaten Malang, Kamis (25/4/2024).
Alumnus IAIN Sunan Ampel (sekarang UIN Sunan Ampel) menyampaikan, dari sisi kesejahteraan, penerapan sistem otonomi daerah akan membuat pelayanan publik lebih efektif, efisien dan ekonomis.
Hal itu dilakukan melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintahan yang menekankan kepada kekhasan daerah serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak dan keberlanjutan.
Menurut Sanusi, pembagian urusan pemerintahan menjadi urusan yang dapat dikelola secara bersama-sama, antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.
"Dengan cara itu juga menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengaktualisasikan kepentingan masyarakat dan mengimplementasikan kepentingan tersebut ke tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, transparan, akuntabel serta responsif," kata Sanusi.
Selanjutnya, dari sisi demokrasi, kebijakan dari penerapan sistem otonomi daerah di masing-masing pemerintah daerah menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat pertumbuhan masyarakat menjadi masyarakat madani.
Baca Juga : Khofifah Satu-satunya Gubernur Peraih Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha
"Proses demokrasi di tingkat lokal melalui penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung yang akan kita laksanakan nanti di Bulan November 2024," tutur Sanusi.
Kemudian, menurut Sanusi penyusunan peraturan daerah mengenai APBD sampai perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan ini melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan, toleransi, kerja sama, solidaritas, serta rasa memiliki atau sense belonging yang tinggi dalam masyarakat terhadap pembangunan di daerah. "Sehingga birokrasi berkorelasi positif terhadap perbaikan kualitas kehidupan demokrasi," kata Sanusi.
Karena menurut Sanusi, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas pelayanan publik akan berdampak secara menyeluruh terhadap berjalannya roda pemerintahan di sebuah daerah.
"Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas pelayanan publik akan berdampak pada peningkatan partisipasi politik dan iklim politik yang kondusif," ungkap Sanusi.
Pihaknya juga berharap, melalui penerapan sistem otonomi daerah di masing-masing daerah, dapat memperbaiki tata bangunan koordinasi serta komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. "Sehingga bisa menjadi lebih proporsional, harmonis dan produktif dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan bangsa," pungkas Sanusi.
