JATIMTIMES - Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2026 digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Grand Mercure Malang Mirama, Kamis (23/1/2025). Forum ini jadi moment mendapatkan saran dan masukan dari seluruh pemangku, mulai dari eksekutif, legislatif, akademisi hingga komunitas.
Terlebih, Penjabat (Pj) Wali Kota Malang Iwan Kurniawan jadi keynote speaker bersama Ketua DPRD Kota Malang; Amithya Ratnanggani Sirraduhita dan Sekretaris Bappeda Jatim; Andhika Herlambang. Mereka pun membeberkan tujuan dengan adanya Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD kepada seluruh ratusan tamu undangan.
Forum ini merupakan langkah penting dalam memastikan perencanaan pembangunan tahun 2026 sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerah. Hal ini demi memperoleh informasi dan masukan strategis dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD 2026.
Baca Juga : Komitmen Bupati Blitar dan Dispendukcapil: Distribusi Alat Cetak KTP-El di 22 Kecamatan Tuntas
“Dengan Tema yang diusung ini selaras dengan tema di Pemprov Jatim, yakni ‘Penguatan Transformasi Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan Berdaya Saing Global,” ucap Iwan usai forum tersebut.
Iwan menambahkan, sesuai temanya Transformasi Ekonomi Inklusif untuk memastikan pertumbuhan perekonomian yang tinggi. Yakni memberikan kesempatan kerja, infrastruktur ekonomi serta menurunkan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.
“Intinya kita harus melakukan perubahan dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Bagaimana kita memberikan akses dan kesempatan luas kepada masyarat,” tegas Iwan.
Dalam forum ini pun Bappeda Kota Malang menyerap masukan saran dan aspirasi dari berbagai sektor langsung dari tamu yang di undangan. Saran yang diterima dari masyarakat pun cukup banyak.
Salah satunya dari Fasilitator Pendamping Musrenbang Kecamatan Sukun Mualimin membeberkan lima poin masukkan dalam rancangan awal RKPD. Diantaranya, pembangunan sentra-sentra pedagang kaki lima (PKL) untuk UMKM di 5 kecamatan, demi meningkatkan ekonomi masyarakat.
Lalu penanganan stunting di Kota Malang perlu adanya kerjasama dengan lintas sektor. “Seperti Lembaga Kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan kemasyarakatan lainnya (Pramuka, Karang Taruna, Forum Kota Sehat),” ucap Mualimin.
Baca Juga : Rembuk Stunting, Camat Sebut Ada Penurunan Angka Stunting 1,81% di Wilayah Kecamatan Kota
Selanjutnya, pembangunan jembatan-jembatan penghubung antar wilayah untuk mencegah kemacetan di jalan utama/poros. Memperbanyak pelatihan-pelatihan kerja bagi anak muda agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri.
“Serta penanganan sampah yang kurang optimal, adanya Perda tentang pemilahan sampah mulai dari sampah rumah tangga,” terang Mualimin.
Sementara itu Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu menambahkan, seluruh masukan yang masuk sudah disampaikan pada forum tersebut. Nantinya, masukan menjadi masukan dalam rancangan awal RKPD 2026.
“Saat ini Kota Malang sudah harus berproses rancangan awal RKPD, harapannya masukan-masukan itu tadi untuk penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 untuk mendukung pembangunan Kota Malang,” tutup Dwi.
Sedangkan hasil pembahasan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan, Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu serta Forkopimda.
