JATIMTIMES - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan keluarga para sandera yang telah dibebaskan maupun yang masih disandera oleh Hamas. Para eks sandera dan keluarga mereka menumpahkan kekesalan ke Netanyahu.
Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Kamis (7/12/2023) pertemuan itu digelar pada Selasa (5/12) waktu setempat.
Baca Juga : Akhir Tahun, Dua Wilayah ini Jadi Tumpuan Kebutuhan Komoditi Cabai di Kota Malang
Diketahui, selama 7 hari gencatan senjata, Hamas telah membebaskan sandera dan Israel membebaskan tahanan asal Palestina sebagai gantinya.
Kini, ada 138 orang lain yang diduga masih disandera Hamas di Jalur Gaza. Potensi pembebasan mereka masih terbuka.
"Saya mendengar cerita yang membuat saya patah hari, saya mendengar tentang rasa haus dan lapar, tentang kekerasan fisik dan mental," ucap Netanyahu dalam konferensi pers.
"Saya mendengar dan Anda juga mendengar, soal kekerasan seksual dan kasus pemerkosaan brutal yang tidak pernah terjadi sebelumnya," sambungnya.
Para sandera yang saat itu mendengar pernyataan pemerintah Israel, bersikap begitu kritis. Salah satunya Dani Miran, yang putranya Omri disandera Hamas sejak 7 Oktober lalu bersama 240 warga Israel dan warga asing lainnya.
Miran mengatakan dirinya merasa kecerdasannya dihina oleh pertemuan tersebut. Dia memilih keluar di tengah-tengah pertemuan.
"Saya tidak akan menjelaskan secara rinci soal apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut, namun keseluruhan kinerjanya buruk, menghina, berantakan," tuturnya kepada televisi lokal Israel, Channel 13.
Miran menuding pemerintah Israel terkesan menjadikan isu penyanderaan ini sebagai 'lelucon'. Dia mengatakan pemimpin Hamas lah yang memulangkan para sandera, bukan pemerintah Israel.
"Mereka mengatakan 'kami telah melakukan ini, kami telah melakukan itu'. (Pemimpin Hamas di Gaza, Yahya) Sinwar menjadi orang yang memulangkan orang-orang kita, bukan mereka (pemerintah Israel-red). Saya marah karena mereka mengatakan bahwa mereka memerintahkan hal-hal. Mereka tidak memerintahkan satu langkah pun," tegasnya.
Tujuan dari pertemuan itu yakni sebagai forum bagi para sandera yang dibebaskan untuk menceritakan kepada para menteri Israel soal pengalaman mereka selama disandera oleh Hamas. Beberapa mantan sandera dilaporkan menceritakan penganiayaan yang dilakukan Hamas terhadap mereka.
Namun pertemuan itu dibayangi oleh emosi tak terbendung dari keluarga para sandera yang belum dibebaskan. Mereka memiliki kekhawatiran besar atas nasib anggota keluarga mereka yang masih ditahan di Jalur Gaza.
"Itu merupakan pertemuan yang sangat bergejolak, banyak orang berteriak," ucap Jennifer Master, yang rekannya Andrey menjadi sandera Hamas.
Israel mengatakan sejumlah perempuan dan anak-anak masih disandera oleh Hamas. Keluarga-keluarga yang memiliki kerabat laki-laki dewasa yang masih ditahan di Jalur Gaza juga menyerukan agar kerabat mereka tidak dilupakan.
"Kami semua berusaha memastikan orang-orang yang kami cintai bisa pulang. Ada yang menginginkan perempuan yang masih tertinggal atau anak-anak yang masih tertinggal, dan ada pula yang mengatakan kami menginginkan para laki-laki dibebaskan," ujar Master saat berbicara kepada televisi lokal Channel 12.
Sementara Netanyahu mencetuskan Jalur Gaza harus didemiliterisasi setelah perang melawan Hamas berakhir. Netanyahu menekankan hanya militer Israel yang bisa dipercayai melakukan hal tersebut dan bukan pasukan atau badan internasional mana pun.
"Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pasukan internasional tidak efektif dalam demiliterisasi wilayah yang dikuasai pasukan yang memusuhi Israel," ujar Netanyahu dalam pernyataannya seperti dikutip The Times of Israel dan dilansir Al Arabiya, Rabu (6/12).
Lebih lanjut ia mengatakan dirinya tidak akan menerima pengaturan apa pun yang melibatkan pasukan atau badan internasional atas Jalur Gaza. Dia mengatakan harus ada demiliterisasi di Gaza.
"Gaza harus didemiliterisasi. Dan agar Gaza bisa mengalami demiliterisasi, hanya ada satu pasukan yang bisa memastikan demiliterisasi ini -- dan pasukan ini adalah Angkatan Bersenjata Israel," cetusnya.
"Tidak ada pasukan internasional yang bisa bertanggung jawab atas hal ini," ujar Netanyahu, merujuk pada diskusi internasional mengenai pembentukan pasukan untuk menguasai Jalur Gaza setelah perang antara Israel dan Hamas berakhir.
"Kita telah melihat apa yang terjadi di tempat-tempat lainnya di mana pasukan internasional didatangkan untuk tujuan demiliterisasi," imbuhnya.
Sedangkan dalam pernyataan yang dirilis bulan lalu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres memperingatkan bahwa Otoritas Palestina harus bertanggung jawab atas Jalur Gaza, dengan dibantu oleh negara-negara terkait yang bekerja sama.
"Setelah perang -- dan ini pendapat saya-- saya meyakini pentingnya memperkuat Otoritas Palestina untuk memikul tanggung jawab di Gaza," cetus Guterres.
"Saya merasa protektorat PBB di Gaza bukanlah sebuah solusi. Saya pikir kita memerlukan pendekatan multi-stakeholder di mana berbagai negara dan entitas akan bekerja sama. Bagi Israel, tentu saja AS (Amerika Serikat) adalah penjamin utama keamanannya. Bagi warga Palestina, negara-negara tetangga dan negara-negara Arab di kawasan ini sangat penting," sebutnya.
"Jadi semua pihak perlu bersama-sama membuat kondisi transisi, memungkinkan Otoritas Palestina yang lebih kuat, untuk memikul tanggung jawab di Gaza dan kemudian, berdasarkan hal tersebut, untuk akhirnya mengambil langkah... dengan cara yang pasti dan tidak bisa diubah menuju solusi dua negara berdasarkan prinsip-prinsip yang sebagian besar telah ditetapkan oleh komunitas internasional," ujar Guterres menjabarkan gagasannya.
