JATIMTIMES - Menindaklanjuti hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Banyuwangi dan memasuki tahapan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, semua komisi yang ada di dewan melakukan rapat kerja dengan para mitra kerjanya. Salah satunya yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Banyuwangi.
Menurut Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Irianto, pihaknya mengundang 6 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menjadi mitra kerja dalam dua sesi di Ruang Rapat Komisi I pada Selasa (10/10/2023).
Baca Juga : Waduk Selorejo Ngantang, Wisata Alam dengan Pemandangan Empat Gunung
Sesi pertama yang diundang adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Aset dan Kekayaan Daerah (BPKAD) dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Banyuwagi. Kemudian dilanjutkan dengan mengundang Dinas Kesehatan, Satpol PP dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB Banyuwangi.
“Kami ingin mengetahui sesuai dengan KUA PPAS ada 9 item menjadi skala prioritas. Dalam kesempatan tersebut kami menanyakan sektor-sektor yang menjadi skala prioritas. Salah satunya karena Banyuwangi merupakan peyangga pangan nasional yang intinya ada di dunia pertanian, pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang prioritas utama,” jelas Irianto kepada sejumlah wartawan.
Selain itu, masalah infrastruktur karena wilayah Banyuwangi yang cukup luas sehingga banyak yang harus ditangani dan dibenahi. Selanjutnya yang paling krusial adalah terkait dengan permasalahan pendidikan dan kesehatan yang menjadi program wajib bagi pemerintah Banyuwangi dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) agar bermutu dan berkualitas serta mampu bersaing dalam masyarakat global.
Sebelumnya, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam rapat paripurna dewan terkait penyampaian nota pengantar penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024, beberapa waktu lalu antara lain mengungkapkan pemerintah berharap perekonomian daerah akan bergerak makin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Baca Juga : Dipromotori TV Nasional, Jember Teacher Fest Timbulkan Kegelisahan Guru
Upaya pemulihan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, sesuai dengan tema pembangunan tahun 2024.
“Selain upaya tersebut, strategi dan arah kebijakan tentunya tetap mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang tertera pada RPJMD serta memperhatikan arahan nasional di bidang ekonomi yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2024. Strategi dan arah kebijakan ini harus lebih tajam merespon tantangan yang dihadapi dalam jangka pendek di tahun 2024 dan 2025 termasuk dukungan terhadap tahapan penyelenggaran pemilu serentak,” jelas Bupati Ipuk.
