JATIMTIMES - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu tahun 2024, 60 persennya digelontorkan untuk menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu). Anggaran yang digelontorkan untuk itu kurang lebih mencapai sekitar Rp 33,9 miliar.
“Anggaran pemilu memang cukup besar kalau tidak tidak ada perubahan dianggarkan kurang lebih Rp 33,9 miliar,” ungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu, Mardiono, Jumat (18/8/2023).
Baca Juga : Diambil Alih Pemerintah, DPRD Kota Malang Pastikan Tol Kepanjen Segera Dianggarkan
Mardiono menambahkan, anggaran itu seluruhnya dari APBD 2024. Meliputi untuk kebutuhan KPU, Bawaslu dan pengamanan TNI Polri. Karena anggaran yang terbilang cukup tinggi, Mardiono meminta Pemkot Batu agar menganggarkan melalui dana cadangan secara bertahap. Sehingga saat Pemilu 2024 berlangsung Pemkot Batu tidak terlalu berat menganggarkannya.
“Itu dilihat dari daerah lain, sehingga harus ada dana cadangan di APBD 2023 dan ditambahkan lagi di APBD 2024,” imbuh Mardiono.
Hal tersebut agar dilakukan agar Pemkot Batu tidak keberatan di tahun 2024. “Dengan dana cadangan ini bisa dibuatkan Perwali atau Perda terlebih dahulu,” tambah Mardiono.
Terpisah, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai menjelaskan, Pemilu dan Pilkada serentak akan menjadi salah satu prioritas dalam anggaran 2024. Untuk belanja mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 sekitar 60 persen dari kebutuhan APBD.
“Diantaranya belanja mendukung pelaksanaan Pemilukada serentak Tahun 2024 sebesar 60 persen dari total kebutuhan penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), serta anggaran untuk dukungan pengamanan oleh TNI-Polri,” paparnya.
Baca Juga : 33 Bacaleg di Kota Batu Tidak Memenuhi Syarat, Terbanyak Partai Gelora
Kemudian belanja untuk penanganan stunting, kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi daerah, pelayanan publik dan kemudahan investasi serta digitalisasi administrasi pemerintahan dengan tetap memperhatikan kebutuhan akan penyelesaian permasalahan pembangunan yang mendesak.
“Lalu untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang perkotaan yang berkelanjutan disinergikan dengan pemberdayaan pembangunan desa,” ujar Aries.
