JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan terus melakukan upaya kemandirian daerah. Hal itu diungkapkan Wali Kota Malang Sutiaji dalam upacara Hari Otonomi Daerah (Otoda) di Balai Kota Malang, Selasa (2/5/2023).
Upacara besar tersebut juga sekaligus memperingati Hari Jadi Pemkot Malang ke-109. Sekaligus juga memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Tak pelak, dalam upacara yang juga menjadi momen Halal bi Halal itu dipenuhi mulai dari Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Malang, instansi terkait, tokoh masyarakat hingga siswa-siswi sekolah di Kota Malang.
Baca Juga : Selama 12 Jam Lebih, Akhirnya Kobaran Api di Malang Plaza Berhasil Dipadamkan
Sutiaji menyebut bahwa otonomi daerah golnya ada pada tiga keberlangsungan mulai dari UU 22 tahun 1999 hingga UU 32 tahun 2004 dan UU 23 tahun 2014. Sutiaji menyebut semuanya itu adalah terkait kemandirian daerah.
“Kemandirian daerah kan bagaimana uang itu tidak membebani ASN, tapi bagaimana ASN kuat nanti menciptakan kontribusi bagi daerah. Caranya bagaimana? pendidikan tadi,” ungkap Sutiaji.
Disinggung masalah capaian selama masa jabatan, Sutiaji tak ingin mengumbarnya. Justru ia ingin masyarakat yang menilai bagaimana kinerjanya selama ini untuk Kota Malang.
“Saya tidak usah ngomong nanti masyarakat yang menilai. Sandaran kami berbuat adalah untuk Tuhan. Kami diberi amanah lima tahun tujuan utamanya adalah tujuan baik. Makanya berprestasi tujuannya untuk dipuji tapi untuk kepentingan publik. Patokan pertamanya adalah bagaimana mencegah, mitigasi didahulukan,” beber Sutiaji.
Untuk target, Sutiaji mengaku bahwa sejauh ini pihaknya terus melakukan upaya menyelesaikan apa yang menjadi tanggungan Pemkot Malang, seperti rencana pembangunan tiga pasar.
“PR-PR yang lama sedang kami kebut ya seperti pasar. Tiga pasar ini sedang kami kebut. Satu sudah selesai. Tinggal dua yaitu Gadang sama Blimbing. Mudah-mudahan clear di pemerintahan kami. Kemudian jecking ini sudah masuk dalam tahapan tata niaga. Mudah-mudahan nanti bisa clear,” urai Sutiaji.
Dalam menyelesaikan pekerjaan rumah itu, Sutiaji mengaku selalu meminta pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kemudian juga melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Korsupgah) KPK. Terlebih melakukan penanganan banjir yang selama ini menjadi salah satu yang paling disoroti masyarakat.
Baca Juga : Peringati Hardiknas, Bupati Malang Komitmen Kembangkan Bakat Pelajar Sejak SD
“Berkaitan dengan hal itu plus nanti agenda seperti penanganan banjir kami sudah punya site plan. Banjir itu selesainya di Kota Malang pada 2028, anggarannya sekitar Rp 2 triliun. Kita harus komitmen yang menjadi kepala daerah harus mengalokasikan itu guna untuk Kota Malang bebas banjir,” ungkap Sutiaji.
Sementara itu Kabag Pemerintahan Pemkot Malang Fahmi Fauzan mengatakan, saat ini pihaknya sedang fokus pada proses penguatan kelembagaan. Dalam hal ini fokus pada bagaimana mencapai kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
“Itu terdaftar dilaporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Karena ini rutin (laporan kinerja), jika tidak fokus akan kembali kita lanjutkan LPPD. Nanti akan terlihat bagaimana kinerja dan bukti prestasi dari sebuah pemerintah daerah,” tutur Fahmi.
Berkaitan dengan otonomi daerah di Kota Malang, lanjut Fahmi, hal itu berlaku di semua daerah. Di mana, Pemkot Malang berfokus pada sumber daya manusia (SDM). "Minimal standar kita itu ada di enam perangkat daerah. Terkait dengan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, trantibum binmas ini yang menjadi standar pelayanan,” ujar Fahmi.
Dalam hal ini bidang pemerintahan terus mensupport dan menjadi bagian dari pelayanan pemerintah daerah. Karena pihaknya juga akan mengawal proses administrasinya. “Berjalannya Pj sampai menjabat kami di bagian pemerintahan pada penguatan kelembagaan,” tutup Fahmi.
