INDONESIATIMES - Rencana perpindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur (Kaltim) hingga kini masih menjadi polemi. Pasalnya, beberapa kalangan menilai jika hal tersebut tidak bisa dilakukan lantaran masih dalam situasi pandemi Covid-19.
Pro kotra pun muncul dari beberapa tokoh. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau proses pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur (Kaltim) mendukung rencana pemindahan ibu kota negara tersebut.
Baca Juga : Mahasiswa PMM Universitas Muhammadiyah Malang Membagikan Starter Pack Olahraga kepada Warga Dusun Pohpayung
Prabowo mengatakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim adalah langkah yang strategis. Menurutnya, hal itu demi memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat industri dan perdagangan.
"Saya menyampaikan saran ke Presiden bahwa ini strategis, bahwa kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri," ujar Prabowo dalam siaran yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (24/8/2021).
Selain itu, Prabowo juga mengatakan rencana pemindahan ibu kota negara sudah disiapkan dengan sangat matang. Kajian studinya pun sudah banyak dilakukan.
"Saya sangat mendukung, menyarankan ke Presiden bahwa kita harus teruskan, saran saya. Dan menteri PU juga sudah meyakinkan bahwa ini memang persiapannya sudah sangat matang," ucap Prabowo.
Sementara, Gubernur Kaltim Isran Noor memastikan tidak ada masalah dengan lahan yang dipakai untuk pembangunan infrastruktur di Kaltim tersebut, Isran memastikan pemerintah daerah akan mendukung pembangunan itu.
"Kalau dukungan pemerintah, pasti sudah sangat kami lakukan, kepada masyarakat bersama-sama dan kawasan ini adalah kawasan hutan dan lahan negara. Jadi tidak ada masalah dengan masalah lahan," papar Isran.
Namun di sisi lain, beberapa tokoh menginginkan pemindahan ibu kota ini ditunda karena masih dalam kondisi pandemi. Bahkan, Ketua Departemen Politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nabil Ahmad Fauzi menyebut rencana pemindahan ibu kota ini tidak relevan.
Menurutnya, saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat terbatas. Nabil juga memaparkan berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), penerimaan APBN pada 2020 turun hampir 20 persen.
Sementara belanja negara naik lebih dari Rp 500 triliun. "Beban hutang negara semakin membesar," ujar Nabil beberapa waktu lalu.
Baca Juga : Putus Rantai Penyebaran Covid-19, DLH Kota Malang Blokade Kursi di Pedestrian
Menurutnya, saat ini pemindahan ibu kota seharusnya tidak menjadi prioritas negara. Terlebih, sejak pandemi Covid-19 merebak di Tanah Air, rencana pemindahan itu semakin tidak relevan dan tidak memiliki urgensi.
Kritikan juga datang dari pakar ekonomi, Rizal Ramli. Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Data Indonesia itu bahkan sempat menyebut jika Jokowi tidak fokus dalam mengatasi pandemi.
Sebalinya, Jokowi dan Menteri Keuangan justri sibuk mengurus berbagai proyek seperti ibu kota baru ini. Kurangnya dana untuk pelaksanaan lockdown itu pun disebut lantaran adanya manajemen pandemi Covid-19 yang salah.
Inilah mismanagement pandemi, bukannya fokus atasi pandemi, Jokowi dan Menkeu terbalik masih sibuk proyek-proyek ibu kota barulah, tol ini itulah,” kicau Rizal Ramli melalui Twitternya beberapa waktu lalu.
Ada pula permintaan penundaan pemindahan ibu kota datang dari pendiri Narasi Institute sekaligus ekonom senior Fadhil Hasan. Fadhil meminta agar pemerintah menunda rencana pemindahan ibu kota sampai penanganan Covid-19 selesai.
Selain masalah pandemi Covid-19, Fadhil juga menyoroti sosialisasi yang rendah terkait pemindahan IKN tersebut. "Apalagi pemindahan ibu kota merupakan keputusan penting dan strategis, dan sudah seharusnya menjadi wacana publik yang luas dari semua pemangku kepentingan bangsa. Dan, justru itulah yang tidak terjadi," tutur Fadhil Hasan dalam keterangan tertulis pada April lalu.
Wacana pemindahan ibu kota, lanjut Fadhil, hanya terjadi di kalangan elit dan lebih bersifat teknokratis, kurang partisipatif, dan akuntabel. Pasalnya, ia melihat terjadi kesenjangan antara publik dan negara dalam wacana pemindahan ibu kota ini.
