MALANGTIMES - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk segera mewujudkan pelayanan publik terpusat di tengah perkotaan terus dioptimalkan. Hal ini terlihat saat Wali Kota Malang Sutiaji menandatangani komitmen pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (2/3/2021).
Ia menyatakan, saat ini pihaknya tengah mematangkan kesiapan operasional MPP yang bakal ditempatkan di alun-alun Mal Kota Malang tersebut. Rencananya, Agustus 2021 mendatang MPP akan mulai difungsionalkan.
Baca Juga : Terjerat Korupsi Aset Desa, Eks Lurah Kepanjen Jombang Resmi Ditahan
"Kami minta dipastikan bulan Agustus 2021 tinggal penyempurnaan diakhir," ujarnya.
Sutiaji menambahkan, dengan adanya MPP nantinya semua proses pengurusan pelayanan dan perizinan masyarakat di Kota Malang akan lebih mudah dan menghindari adanya calo yang kerap meresahkan masyarakat. Terlebih, aksesnya berada di pusat kota.
"Goalnya adalah bagaimana masyarakat terlayani dengan baik dan bisa memangkas birokrasi serta meniadakan calo," imbuhnya.
Bahkan, guna mengoptimalkan pelayanan tersebut, Pemkot Malang ingin berinovasi dengan menggaet Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang ada di Kota Malang.
Nantinya, perguruan tinggi juga diharapkan ikut serta hadir membuka layanannya di MPP. Sehingga, terkait pengurusan dokumen perkuliahan, mahasiswa bisa dengan mudah tanpa harus ke kampus.
"Saya tadi punya inisiasi, gimana kalo kita buka kerjasama dengan APTISI dan PTN. Ketika mahasiswa perlu dokumen ijazah maka bisa juga di Mal Pelayanan Publik. Karena semua sudah serba connecting dengan database yang ada di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Yang itu belum dimiliki daerah lain," tandasnya.
Lebih jauh, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang Erik Setyo Santoso mengatakan, proses finalisasi review desain telah dilakukan. Bulan ini, masuk ke tahapan upload dokumen ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk proses lelang.
Baru setelahnya, tahapan pembangunan fisik yang ditargetkan bulan Agustus 2021 mendatang sudah bisa dilaunching untuk tahap awal MPP. Di tahap ini bakal ada sekitar 200 layanan publik dari perizinan maupun non perizinan.
Baca Juga : BPJAMSOSTEK Blitar Raya Siap Jalankan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
"Kami sudah membahas sejak tahun lalu, dan sudah banyak instansi yang bergabung. Kurang lebih ada 200 jenis layanan ditahap awal ini," ungkapnya.
Untuk diketahui, penandatanganan komitemen pembangunan MPP tersebut sejatinya diikuti sebanyak 38 kepala daerah di Indonesia dengan disaksikan langsung Menteri PANRB Tjahjo Kumolo.
Dalam kesempatan ini, Tjahjo mengungkapkan, jika pembentukan MPP di daerah memerlukan komitmen yang kuat, dimulai dari gubernur, bupati, maupun walikota. Komitmen ini menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan MPP yang manfaatnya dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
Saat ini, tercatat sudah ada 35 MPP di seluruh Indonesia dengan karakterisktik sesuai dengan daerah masing-masing dari segi pengintegrasian layanan, pengintegrasian sistem, maupun sarana prasarana yang dimiliki.
"Pada hari ini kami membangun komitmen bapak/ibu sekalian untuk mempercepat proses pelayanan publik yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Kami mendorong kecepatan aparatur pemerintah dalam memberikan layanan yang terbaik," katanya.
