Fraksi PKS Setujui Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD Kota Malang TA 2022

JATIMTIMES - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menerima dan menyetujui Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2022. 

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang dari Fraksi PKS Trio Agus Purwono menjelaskan, meskipun telah menerima dan menyetujui, pihaknya memberikan 16 catatan penting bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang wajib diperhatikan dengan seksama. 

Baca Juga : DPRD Surabaya Pastikan 25 Ribu Siswa Tak Mampu Dapat Bantuan Pendidikan

Pertama, Fraksi PKS meminta kepada Pemkot Malang agar secara bertahap mampu meningkatkan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun. Selain untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, hal ini juga dilakukan agar Kota Malang mampu berkreasi dalam merencanakan pembangunan. 

"Namun dengan tetap didahului oleh kajian secara rasional, terukur dan terencana. Pemkot Malang dituntut untuk dapat menciptakan iklim investasi yang baik dan kondusif dengan memberlakukan regulasi yang mendukung serta melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha agar maju dan terus berkembang," ungkap Trio. 

Kedua, mengingat menurunnya target PAD dalam dokumen Perubahan KUA-PPAS APBD TA 2022, hal ini harus menjadi perhatian serius Pemkot Malang. 

Sebagai informasi, penurunan target itu dari Rp 757.028.603.480 menjadi Rp 718.029.603.480 atau berkurang Rp 39.000.000.000. Serta pencapaian PAD pada triwulan kedua Tahun 2022 yang masih mencapai Rp 268.738.516.394 atau setara dengan 37,42 persen. 

Fraksi PKS meminta kepada Pemkot Malang untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam memantau pencapaian PAD di sisa waktu hingga akhir Tahun 2022. Selain itu, juga perlu dilakukan kolaborasi dan sinergi antar OPD serta pihak-pihal terkait untuk bekerja sama dalam mencapai target PAD Kota Malang. Baik melalui sektor pajak, retribusi dan lain-lain PAD yang sah.

"Hal ini mengingat jika perolehan PAD tidak tercapai, maka akan terjadi defisit APBD Kota Malang di tahun 2022," tegas Trio. 

Ketiga, untuk mendukung kinerja Perumda Tunas yang baru bertumbuh di Tahun 2022, Fraksi PKS memandang perlunya dukungan dari Pemkot Malang melalui berbagai penugasan terhadap kegiatan yang selama ini masih dilakukan oleh Pemkot Malang dan dapat dialihkan ke Perumda Tunas secara bertahap...

Baca Selengkapnya