Bawaslu Banyuwangi Petakan Potensi  Kerawanan Tahap Pendaftaran Paslon

Memasuki tahap pendaftaran pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi akan menitikberatkan pengawasan pada sebelas potensi titik rawan. 

Menurut Adrian Yansen Pale, koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, di Kantor Bawaslu Banyuwangi (5/9), berdasarkan pengalaman pengawasan pada pemilihan sebelumnya dan hasil riset yang dilakukan internal Bawaslu, sebelas titik tersebut potensial menjadi zona pelanggaran yang dilakukan peserta maupun penyelenggara pemilu. 

Baca Juga : Ini Sederet Upaya Sekretariat DPRD Banyuwangi Perangi Covid

“Untuk pemilihan pasangan calon (paslon) bupati  dan wakil bupati Banyuwangi pada pemilihan serentak tahun ini, Bawaslu Banyuwangi akan memprioritaskan pengawasan pada sebelas titik rawan yang potensi terjadi,” jelas Ansel, sapaan akrabnya.

Adapun sebelas titik rawan tahap pendaftaran paslon adalah pertama, tim pemenangan paslon sengaja melakukan pendaftaran di saat akhir  waktu pendaftaran. Kedua, berkas pencalonan dan kelengkapan persyaratan paslon tidak lengkap. Ketiga, tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam verifikasi berkas dan persyaratan. Keempat, adanya dokumen pancalonan dan dokumen persyaratan paslon tidak sah.

Selanjutnya alumni Untag 1945 Banyuwangi itu menambahkan, kerawanan kelima terkait dengan keterlambatan atau tidak dilaksanakannya putusan pengadilan atau keputusan pengawas pemilu atas terjadinya sengketa pencalonan. Keenam, partai politik (parpol) memberikan dukungan ganda atau mendaftarkan paslon lebih dari satu.

Kemudian ketujuh, adanya perbedaan pemahamam peraturan perundang-undangan antara penyelenggara pemilu. Kedelapan dan kesembilan adalah adanya dualisme kepengurusan parpol dan adanya praktik mahar politik. Kerawanan kesepuluh, ketidaksesuaian antara aturan dan ketentuan undang-undang dengan pelaksanaan di lapangan. Sebelas, tidak adanya tindak lanjut masukan dan tanggapan masyarakat...

Baca Selengkapnya