JATIMTIMES - Sejumlah negara Arab dengan tegas menolak usulan Presiden AS Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza ke negara tetangga, Mesir dan Yordania. Penolakan ini diumumkan secara resmi melalui pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Mesir, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Otoritas Palestina, serta Liga Arab.
Gagasan kontroversial tersebut sebelumnya dilontarkan Trump dengan dalih ingin mempermudah rekonstruksi Gaza pascaperang dengan Hamas. "Kita bisa membersihkan semuanya," ujar Trump, mengusulkan pemindahan sekitar 2,3 juta penduduk Gaza secara sementara maupun permanen, sebagaimana dilansir dari AFP, Senin (10/2/2025).
Baca Juga : Gelar FGD, BPJS Ketenagakerjaan Gresik Berharap Ada Perda Perlindungan Tenaga Kerja
Namun, perwakilan negara-negara Arab menilai bahwa langkah tersebut berisiko besar. Mereka menyebut rencana itu dapat "mengancam stabilitas kawasan, memperluas konflik, serta merusak peluang perdamaian dan hidup berdampingan."
Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi secara terbuka menolak usulan tersebut dalam sebuah konferensi pers pekan lalu. "Pemindahan warga Palestina tidak dapat ditoleransi atau diizinkan," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa solusi yang diperlukan adalah pembentukan negara Palestina yang merdeka, bukan pemindahan penduduk dari tanah mereka.
Senada dengan el-Sissi, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi juga menyatakan penolakan negaranya terhadap gagasan tersebut sebagai sesuatu yang “tegas dan tak tergoyahkan”.
Selain itu, negara-negara Arab menyerukan agar komunitas internasional membantu rekonstruksi Gaza guna memastikan warga Palestina tetap tinggal di tanah mereka.
Baca Juga : Evaluasi Akademik di BSA UIN Malang, Perencanaan Studi yang Matang Jadi Penekanan
Mesir dan Yordania memiliki kekhawatiran tersendiri terkait dampak masuknya pengungsi Palestina. Dengan lebih dari dua juta warga Palestina yang sudah tinggal di Yordania, pemerintah khawatir lonjakan pengungsi tambahan akan semakin membebani ekonomi negara yang sedang terpuruk. Sementara Mesir mengkhawatirkan risiko keamanan di Semenanjung Sinai yang berbatasan langsung dengan Gaza.
Pernyataan bersama ini juga menekankan pentingnya peran UNRWA, badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina. Negara-negara Arab juga menolak keras segala upaya untuk melemahkan atau menghapus peran badan tersebut.
Meski demikian, Israel telah secara resmi melarang UNRWA sejak Oktober 2023 dengan alasan badan itu diduga terkait Hamas. Tuduhan ini dibantah keras oleh UNRWA yang selama ini menjadi penopang utama kebutuhan hidup sekitar 2,5 juta warga Palestina di Gaza dan wilayah lain yang diduduki.
