JATIMTIMES - Meskipun masih belum ada kepastian pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Malang, persiapan demi persiapan terus dilakukan. Salah satunya kesiapan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan gizi dalam setiap porsi MBG.
Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhita, untuk memenuhi kebutuhan gizi, anggaran yang dibutuhkan tak dapat disesuaikan dengan alokasi dari pemerintah pusat.
Baca Juga : Viral! Aksi Copet Terekam CCTV di Mal Malang dan Kota Batu
Menurut wanita yang akrab disapa Mia ini, alokasi dari pemerintah pusat dari pelaksanaan yang dilakukan, dalam setiap porsi seharga Rp 10 ribu. Sedangkan di Kota Malang, satu porsi makanan dikatakan ideal dengan kecukup gizinya seharga Rp 14.900.
"Kemarin sewaktu trial (MBG) ternyata biayanya lebih dari Rp 10 ribu, kan itu dari pusat. Nah sisanya bagaimana? Maka bisa memakai dari APBD," ujar Mia.
Harga dalam satu porsi makanan sebesar Rp 14.900 telah memenuhi prinsip 4 sehat 5 sempurna. Yang meliputi sayur, lauk pauk, buah, nasi dan telah dilengkapi dengan susu. Untuk itulah ia mendorong adanya anggaran yang dialokasikan dari APBD untuk pelaksanaan MBG.
"Itu juga termasuk biaya pengantaran dan penjemputan makan gitu," imbuh Mia.
Selain itu, dirinya juga berharap agar Pemkot Malang dapat terus memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat mengenai pelaksanaan MBG. Apalagi sampai saat ini, petunjuk teknis (juknis) program itu juga masih belum diterima.
"Kami di Kota Malang sama dengan (daerah) lainnya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pusat," ucapnya.
Baca Juga : Jayuwan, Kebanggaan Lokal dalam Produk Kulit Premium
Menurutnya, pelaksanaan MBG yang sudah dilakukan beberapa waktu di Kota Malang telah berjalan dengan baik. Meskipun pelaksanaannya masih belum dilakukan secara merata di semua sekolah se Kota Malang.
"Jadi sebelum dikonsumsi itu sudah tertata rapi di dalam kelas makannya, tempat makan juga bersih. Untuk peralatan sendok dan garpu mereka (pelajar) membawa sendiri," kata Mia.
Kemudian, kata dia, kelancaran MBG di Kota Malang juga tak terlepas dari komunikasi antara wali murid dengan pihak sekolah terkait makanan yang pantang dikonsumsi anak-anaknya karena kondisi tertentu, seperti alergi.
"Orang tua juga sudah mendengar program ini dan pasti melakukan antisipasi dengan menyampaikan ke guru masing-masing. Menurut saya komunikasi ini penting karena nanti sekolah bisa menyampaikan ke pemerintah," pungkasnya.
