JATIMTIMES - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menyebut pentingnya penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD.
Ia menegaskan bahwa efisiensi harus dilakukan secara selektif agar tidak berdampak negatif pada pelayanan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. “Kan di Inpres sudah diatur kegiatan apa saja yang harus diefisiensi, juga harus dikurangi menjadi sekian persen,” ujar Imam Syafi’i saat ditemui wartawan, Kamis (30/1/2024).
Baca Juga : Gapeka 2025 Mulai 1 Februari, Berikut Jadwal KA Keberangkatan dari Stasiun Malang
Menurutnya, kebijakan efisiensi ini diperlukan terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Namun, ia mengingatkan agar langkah ini tidak sampai mengorbankan anggaran yang langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat. “Menurut saya, instruksi Pak Presiden itu baik ketika makro ekonomi juga sedang tidak baik,” katanya.
Imam menilai bahwa efisiensi tidak hanya berlaku di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, tetapi juga harus diterapkan di DPRD sendiri. Ia menyatakan mendukung kebijakan ini selama penerapannya tepat sasaran.
“Kalau yang ditafsirkan seperti itu ya kami mendukung. Tapi jangan sampai kemudian efisiensi itu diterapkan dengan hal-hal yang terkait langsung dengan pelayanan masyarakat,” jelasnya.
“Kalau itu tidak berdampak kepada pelayanan dan kepada kebutuhan ekonomi masyarakat, wajib menjadi prioritas yang dikenakan efisiensi,” tegasnya kembali.
Baca Juga : Update Pohon Tumbang di Singosari: Korban Luka Berjumlah 5 Orang
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa Surabaya masih memiliki defisit Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. Pada 2024, PAD tidak mencapai target hingga Rp 1,5 triliun, ditambah utang para kontraktor di Dinas Cipta Karya dan Pekerjaan Umum sebesar Rp 800 miliar.
Imam menegaskan bahwa instruksi presiden untuk efisiensi harus menjadi momentum. Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran diprioritaskan untuk pelayanan masyarakat dan peningkatan ekonomi, bukan sekadar untuk kepentingan kelompok tertentu.
