JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang membuka kemungkinan pengalihan aset velodrome menjadi aset Kota Malang. Hal tersebut bisa menjadi salah satu solusi terkait keberadaan velodrome yang saat ini terlihat terbengkalai dan tidak terurus.
Ketua Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi mengatakan, sebenarnya ada banyak solusi yang dapat dipikirkan terkait hal itu. Salah satunya kemungkinan pengalihan aset dari Provinsi Jawa Timur ke Kota Malang.
Baca Juga : AS Resmi Blokir Tiktok dari Google dan Apple
"Ada mekanismenya (pengalihan aset velodrome). Artinya itu memungkinkan tapi memang ada mekanisme yang harus sebetulnya kita harus mengikuti ketentuan yang ada," ujar Dito.
Dito mengatakan bahwa dalam hal ini tentu ada proses panjang yang harus dilakukan. Termasuk diantaranya adalah persetujuan dari legislatif atau dalam hal ini DPRD Provinsi Jawa Timur.
"Ada persetujuan juga dari legislatif, itu kembali lagi kita punya ada 11 orang anggota DPR di provinsi yang mestinya itu juga bisa terkomunikasikan hal-hal yang seperti itu," terang Dito.
Menurutnya, hal tersebut bukan tidak mungkin dilakukan. Artinya, jika memang berkenan, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang juga harus bertindak lebih pro aktif. Bahkan tak hanya soal pengalihan aset saja.
Dito mengatakan, mengingat APBD Provinsi Jawa Timur yang terbilang besar, maka juga tidak menutup kemungkinan ada anggaran yang dapat diserap untuk operasional Velodrome.
"Artinya kalau kemudian dialokasikan untuk operasional atau mungkin ada sharing operasional untuk pembiayaan Velodrome saya kira sangat memungkinkan," jelas Dito.
Baca Juga : Bupati Sanusi Berikan 10 Kambing Anakan dan Bibit Ikan untuk Muslimat NU Singosari
Pantauan di lokasi, sebenarnya masih banyak masyarakat yang mengandalkan velodrome untuk berolahraga. Namun sayangnya, bangunan yang berada di wilayah Kedungkandang itu tidak dirawat dengan baik. Hal itu terlihat dari beberapa bagian yang terlihat usang dengan semak belukar yang tumbuh subur.
Dalam hal ini, Dito mengatakan bahwa sudah tentu yang menjadi kendala pengelolaan Velodrome adalah keterbatasan pembiayaan untuk operasional. Namun menurutnya, hal tersebut seharusnya malah tidak menjadi alasan hingga velodrome menjadi terbengkalai.
"Artinya mungkin tidak hanya mengandalkan APBD Kota Malang atau juga mungkin berkomunikasi dengan Pemprov Jawa Timur. Tapi juga bisa menggandeng pihak ketiga atau swasta atau mungkin perusahaan untuk kemudian memfungsikan Velodrome ini dengan baik," jelas Dito.
