JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus melakukan berbagai upaya dalam menggenjot realisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Hasilnya, hingga memasuki penghujung Oktober 2024 ini, realisasi PAD Kota Malang sudah mencapai 65 persen. Dari target sebesar Rp 845.500.000.000, saat ini telah terealisasi sebesar Rp 545,3 miliar.
Baca Juga : 9 ASN di Kota Batu Diduga Tidak Netral, Langgar Etika Berfoto dengan Salah Satu Paslon Pilkada
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang Handi Priyanto mengatakan, ada beberapa jenis pajak yang menjadi penyumbang terbesar. "BPHTB, (pajak) restoran dan hotel (jadi penyumbang terbesar)," jelas Handi, Kamis (24/10/2024).
Catatan yang diterima, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPBTB) saat ini telah tercapai sebesar Rp 168 miliar dari target Rp 225 miliar pada tahun 2024.
Pajak hotel, dari target Rp 56 miliar, sudah terealisasi Rp 46,8 miliar. Sedangkan pajak makanan dan minuman, dari target Rp 155 miliar, telah terealisasi Rp 135,8 miliar.
"Dan di akhir tahun (2024) itu estimasi kita surplus. Kalau targetnya Rp 155 miliar, kami optimistis bisa di Rp 160 miliar," kata Handi.
Tren positif pada capaian ketiga jenis pajak yang menjadi penyumbang terbesar PAD Kota Malang itu diprediksi berlanjut hingga penghujung tahun 2024 ini. Artinya, ketiga jenis pajak itu diprediksi bakal menjadi penyumbang terbesar bagi penerimaan PAD.
Baca Juga : Sektor Pendidikan Turut Jadi Prioritas Abadi dengan Program Terintegrasi
"Di PAK (perubahan anggaran keuangan) kemarin kami menghitung kurang lebih Rp 650 miliar bisa kami capai," ungkap Handi.
Walau demikian, tentu ada skema-skema yang dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan PAD. Yakni dengan optimalisasi penagihan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan dengan hal itu, Handi optimistis capaian PAD Kota Malang bisa mencapai lebih dari Rp 700 miliar.
"Kami optimistis bisa tembus di atas Rp700 miliar sampai akhir tahun. Jadi, ada penambahan Rp 50 miliar dari estimasi Rp 650 miliar," pungkas Handi.
