JATIMTIMES - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 Pemerintah Kabupaten Situbondo mendapat sorotan pedas dari empat partai parlemen saat rapat paripurna penyampaian LKPJ oleh Bupati Situbondo, Jumat (31/5/2024) di ruang paripurna DPRD setempat.
Empat partai yang menyoroti pedas kinerja pemerintah kabupaten Situbondo yang kurang optimal berdasarkan LKPJ tersebut ialah Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Golkar.
Baca Juga : 2.320 Pegawai Dapat SK Pengangkatan PPPK dari Bupati Malang
Fraksi PKB yang diwakilkan oleh Umi Latifa, menilai jika peningkatan PAD Kabupaten Situbondo pada LKPJ APBD TA 2023 adalah peningkatan semu. Hal itu didasarkan dengan peningkatan PAD yang hanya bertumpu pada Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, sedangkan pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah tidak tercapai.
"Terutama pada sektor Pajak dan Retribusi daerah yang tidak mencapai target. Hal ini yang harus dicari jawabannya adalah faktor apa yang membuat tidak tercapainya target PAD," jelas Umi Latifa.
Selain itu, Srikandi PKB tersebut juga mempertanyakan apakah tidak tercapainya target ini dikarenakan target yang diberikan terlalu optimis (tinggi) sehingga OPD kewalahan mencapai, atau kinerja OPD-nya yang kurang.
"Selain itu, pada sisi belanja daerah terdapat SKPD yang belum memaksimalkan belanja. Hanya beberapa SKPD dalam katagori cukup yakni 70% hingga 80% persen dengan SKPD Dinas sosial sebesar 74,53% dan Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar 83,21%. Namun masih ada SKPD yang di bawah 50% yakni pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) yang hanya 40,55%," ungkapnya.
Maka dari itu, Fraksi PKB menyarankan pemerintah daerah untuk membuat sistem reward dan punishmen kepada SKPD yang mampu mencapai target dan tidak mencapai target.
Selain Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Golkar yang diwakilkan oleh Faisol juga menyampaikan kurangnya optimalisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Situbondo. 14 pandangan itu diantaranya pada sektor pendidikan, pajak dan retribusi daerah, wisata dan pertanian.
"Program pemerintah daerah tentang Situbondo Cerdas tidak direalisasikan dengan maksimal. Terbukti masih banyak sekolah-sekolah yang memiliki siswa yang sedikit dan gedung sekolah yang tidak layak. Hal ini seharusnya menjadi program prioritas Pemerintah Kabupaten Situbondo, tidak hanya memprioritaskan pembangunan jalan dan promo persoalan padi BK," ujar Faisol.
Tidak hanya itu, Legislator dari partai berlambang Ka'bah itu pun menyampaikan kurangnya optimalisasi kinerja SKPD dalam mencapai target PAD terutama terkait Pajak dan Retribusi daerah. Faisol menyayangkan tingginya target yang ditentukan.
"Selain itu, kelangkaan pupuk dan opsi penggunaan pupuk cair bagi petani Situbondo masih menjadi problematika yang tidak ada penyelesaian tegas dari pemerintah daerah. Sektor wisata, bagaimana kejelasan pembubaran Perusda Pasir putih dan Banongan untuk pengoptimalan wisata di kabupaten Situbondo yang tidak jelas hingga hari ini. Serta yang paling riskan adalah tidak tercapainya target PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah," ujarnya.
Namun demikian, Fraksi PPP dan Golkar mengapresiasi kabupaten Situbondo telah mendapat opini baik dari BPK RI yaitu WTP ke 8 kali berturut-turut, ini membuktikan jika kinerja pemerintah kabupaten Situbondo sudah baik namun perlu optimalisasi.
Baca Juga : PPP Banyuwangi Setorkan Tiga Nama Bacabup kepada DPP, Salah Satunya Ipuk Fiestiandani
"Optimalisasi target yang relevan dan tidak muluk-muluk baik target PAD maupun realisasi belanja daerahnya, sehingga tidak hanya pendapat saja yang naik namun juga belanja daerah juga maksimal, jangan sampai ada lagi SKPD yang daya serap anggaran belanjanya dibawah 50% lagi," imbuh Faisol.
Sementara itu, Bupati Situbondo Karna Suswandi menyatakan jika kinerja tidak bisa dilihat dari satu tahun saja, namun juga harus dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.
"Peningkatan atau turun itu harus ada perbandingannya, tidak bisa hanya dilihat pada satu tahun anggaran saja, namun juga dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya," ungkap Bupati Situbondo itu.
Untuk PAD Kabupaten Situbondo tahun 2022 kabupaten Situbondo hanya mendapatkan sebesar Rp.228 Miliar namun pada tahun 2023 meningkat menjadi 252 miliar.
"Kalau kenaikan pajak dan retribusi daerah itu tidak bisa dilihat dengan realisasi tercapainya target, target itu tinggi agar pendapatannya juga tinggi, kalau mau tau peningkatan atau tidak ya bandingan dengan tahun sebelumnya," ujar Bupati Karna.
Secara rinci, Bupati Karna menjelaskan untuk pajak daerah kabupaten Situbondo pada tahun 2022 sebesar kurang lebih Rp.57 miliar 647 juta, sedangkan pada tahun 2023 mencapai sebesar kurang lebih Rp.59 miliar 963 juta, terdapat kenaikan Rp.2 miliar lebih.
"Dicatat ya kenaikannya, sedangkan untuk retribusi daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2022 sebesar Rp.13 miliar 133 juta, dan pada tahun 2023 sebesar Rp.14 miliar 219 juta, ada kenaikan Rp.1 miliar lebih. Kalau dibandingkan dengan realisasi memang beda, itu kan target. Kalau pingin tahu yang lainnya ya bandingkan dengan tahun sebelumnya, kan gitu," pungkasnya.
