JATIMTIMES - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang terus menguatkan pendataan untuk menangani kemiskinan di Kota Malang.
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Donny Sandito menyampaikan, untuk menangani kemiskinan yang terjadi, pertama yang harus dilakukan yakni penguatan pendataan.
Baca Juga : Geliat Olahraga Berkembang, Disporapar Nilai Kota Malang Perlu Stadion Baru
"Jadi data itu harus benar. Intinya kami akan menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan, khususnya yang terkait dengan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)," ungkap Donny kepada JatimTIMES.com.
Mantan Camat Kedungkandang ini menuturkan, bahwa dengan adanya data masyarakat pra sejahtera dan PPKS yang akurat, maka intervensi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat tepat sasaran.
Untuk pendataan masyarakat pra sejahtera dan PPKS, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang dibantu oleh petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat kelurahan dan petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di tingkat kecamatan.
Selain dibantu dalam sisi pendataan, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang juga dibantu dalam segi penanganan terhadap 26 jenis PPKS.
Sebanyak 26 jenis PPKS tersebut di antaranya anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak disabilitas, anak korban kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, dan pemulung.
Selanjutnya ada kelompok minoritas, mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan, orang dengan HIV/AIDS, korban penyalahgunaan Napza, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, dan komunitas adat sosial terpencil.
Pihaknya mengaku bersyukur, karena selama ini para petugas Puskesos dan TKSK membantu Dinsos-P3AP2KB Kota Malang dalam menangani masyarakat pra sejahtera dan PPKS.
Selain itu, dengan adanya data yang akurat, serta kolaborasi bersama petugas Puskesos dan TKSK, kerja-kerja sosial akan semakin mudah dilakukan dan masyarakat akan merasakan manfaatnya.
"Misalnya ada masyarakat yang terlantar kita bisa langsung menjangkau bisa langsung membantu karena sudah masuk di database kami," ujar Donny.
Baca Juga : Pemprov Jatim Usulkan 5.650 Formasi CASN 2024, Berikut Rinciannya
Jika masyarakat tersebut masuk dalam kategori pra sejahtera dan PPKS, namun belum masuk di database Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, maka bisa dialihkan penanganannya ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (Jatim) maupun Kementerian Sosial RI.
"Karena upt-nya provinsi dan Kemensos itu mereka juga berdasarkan data. Kalau tidak terdata di mereka mereka tidak bisa melakukan penjangkauan," terang Donny.
Lebih lanjut, mantan Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Malang ini mengatakan, bahwa angka kemiskinan di Kota Malang yang tercatat berada di 4,26 persen per Maret 2023.
"Angka kemiskinan ini kan di titik 4,26 persen, kalau sesuai dengan RPJMD itu, target penurunan di angka tiga sekian persen," tutur Donny.
Maka dari itu, pihaknya akan terus menguatkan dalam hal pendataan untuk menangani kemiskinan di Kota Malang. Pasalnya dalam menangani kemiskinan di Kota Malang, maka diperlukan intervensi dari pemerintah, di mana hal itu mengacu pada data yang akurat.
"Kalau terkait dengan kemiskinan itu kita lebih ke intervensi pemerintah untuk membantu masyarakat. Misalnya bantuan pangan seperti pasar murah itu kan salah satu bentuk pemerintah intervensi untuk membantu warga. Karena kaitannya kan dengan inflasi juga," pungkas Donny.
