JATIMTIMES - Wilayah Malang Raya yang terdiri dari Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu bisa dibilang bersaudara. Namun, sebagai saudara yang paling muda tampaknya Pemerintah Kota (Pemkot) Batu tidak belajar banyak dari saudara-saudaranya yang lebih tua. Termasuk dalam hal penanganan sampah.
Dari data statistik, baik Kota Malang dan Kota Batu memiliki luas wilayah yang tidak terpaut jauh. Kota Malang dengan luas 145,28 kilometer persegi, sementara Kota Batu 136,74 kilometer persegi.
Baca Juga : Warga Kota Batu Demo Soal Penanganan Sampah, Begini Duduk Permasalahannya
Untuk jumlah penduduk, Kota Malang dipadati 847.182 jiwa. Jumlah itu diprediksi bertambah hingga lebih dari 1 juta jiwa dengan banyaknya jumlah mahasiswa dan karyawan yang merantau ke Kota Malang.
Sementara Kota Batu, terdata ada 216.735 penduduk. Dibandingkan Kota Malang, jumlah penduduk Kota Batu memang kecil.
Namun, angka itu menjadi relatif imbang karena Kota Batu merupakan salah satu lokasi wisata populer di Jawa Timur. Bahkan, Pemkot Batu mencatat adanya kunjungan 780.034 selama masa liburan Natal 2023 hingga Tahun Baru 2024.
Artinya, beban pengelolaan sampah di dua wilayah ini bisa dibilang relatif seimbang pada momen-momen tertentu, dengan melihat banyaknya penyumbang sampah. Namun, pengelolaan salpah di dua daerah ini jauh berbeda.
Kota Batu masih berkutat dengan tidak adanya solusi usai Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Tlekung ditutup pada akhir Agustus 2023 lalu. Meski tahun berganti, belum ada kejelasan dari Pemkot Batu. Bahkan, warga pun melakukan aksi protes mulai buang sampah sembarangan hingga berunjuk rasa di Balai Kota Among Tani pada Senin (8-1-2024).
Sebagai perbandingan, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus berkomitmen untuk menangani dan mengelola sampah. Bahkan per Desember 2023, sampah di Kota Malang bisa dikelola hingga 26,4 persen.
Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Wijaya mengaku bahwa sejauh ini penanganan dan pengelolaan sampah di Kota Malang berjalan dengan baik. Hal itu berdasarkan data per Desember tahun 2023.
“Data sampah per Desember 2023 itu ada 681 ton per hari. Terdiri dari sampah industri, sampah umum, yang terakomodir semuanya di TPS 3R dan TPS KD Kota Malang,” kata Rahman kepada JatimTIMES, Senin (8/1/2024).
Selain sampah yang dihasilkan per hari oleh masyarakat Kota Malang, Rahman juga mencatat ada sampah yang juga dihasilkan dari event. Seperti yang terdekat event Haul Akbar Darul Hadist yang beberapa hari lalu digelar.
“Selain sampah per hari, sampah event tahunan sendiri secara keseluruhan bermacam-macam. Tapi saya contohkan kemarin haul itu sampai 40 ton, karena menang banyaknya partisipan yang mengikuti kegiatan tersebut,” beber Rahman.
”Tapi kami sudah siapkan penanganannya terkait event tahunan dan sifatnya massal. Itu langsung kami buang ke TPA tanpa ke TPS,” imbuhnya.
Rahman menjelaskan bahwa ada beberapa hal terkait dengan program penanganan dan pengelolaan sampah di Kota Malang. Bahkan, saat ini sudah bisa dikelola DLH Kota Malang sampai 26,4 persen.
Baca Juga : Masalah Sampah Bikin Warga Gerah, Masa Aksi Tuntut Pj Wali Kota Batu Tepati Janji Mundur dari Jabatan
“Itu pengelolaan yang sifatnya di TPS 3R, TPS KD dan sorting komposting di TPA sendiri. Artinya sisanya dan residunya masuk ke TPA Supit Urang,” ujar Rahman.
Rahman pun menjelaskan bahwa penanganan sampah saat ini di Kota Malang jauh lebih baik. Karena menurutnya sistemasi yang dilakukan saat ini sudah menggunakan konsep sanitary landfill.
“Itu merupakan satu langkah pengelolaan yang dikembangkan dan bekerjasama dengan Kementerian PUPR. Jadi ada konsep baru disitu,” kata Rahman.
Namun, Rahman mengakui bahwa kedepan penanganan dan pengelolaan sampah di Kota Malang akan jauh lebih baik. Hal itu didasari program yang diajukan oleh Kemendagri.
“Dengan bantuan dari world bank itu adalah pembuatan TPST RDM. Dari kemasan itu, walaupun secara legal formal atau secara administrasi belum, tapi sudah kami susun di 2023 terkait dengan FS beserta DED nya,” ungkap Rahman.
Sebagai informasi, Kota Malang menjadi salah satu daerah yang mendapat bantuan dari Bank Dunia untuk pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dalam pelaksanaan program Local Service Delivery Improvement Program (LSDP).
Sebelumnya dilihat dari website resmi malangkota.go.id, untuk meninjau kesiapan rencana tersebut, perwakilan dari Bank Dunia bersama Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengunjungi UPT Pengelolaan Sampah di TPA Supit Urang Kota Malang, Selasa (29/8/2023).
Kepala Subdirektorat Pekerjaan Umum Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Indra Maulana Samsul Arief menyampaikan bahwa pada prinsipnya kedatangan rombongan adalah untuk melihat kesiapan Kota Malang dalam rangka rencana pembangunan TPST. Adapun agenda yang dilakukan dalam kunjungan ini adalah eksplorasi data dan informasi daerah untuk penyusunan Dokumen Enviromental and Social Management Framework.
Lebih lanjut, diungkapkannya bahwa TPA Supit Urang Kota Malang dinilai baik dan layak lokus pembangunan TPST. “Ini salah satu TPA terbaik yang ada di Indonesia. Indikatornya jelas, peralatan dan teknologi sangat lengkap serta masih berfungsi dengan baik. SDM mumpuni dan disupport anggaran yang cukup. Perhatian Bapak Wali Kota Malang juga sangat besar terhadap penanganan sampah. Ini menjadi modal bagus bagi pembangunan TPST nantinya,” beber Indra.
Dengan program rencana pembangunan TPST RDM itu, Rahman meyakini pengelolaan sampah di Kota Malang bisa mencapai 40 persen dari 26,4 persen saat ini yang telah dicapai.
