JATIMTIMES - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang telah menggelar Dialog Perencanaan Pembangunan Inklusif (DiRangKul) Tematik. Kegiatan ini menampung 94,9 persen usulan dari kelompok rentan untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Malang tahun 2024.
Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu menyampaikan, bahwa kegiatan DiRangKul Tematik untuk penyusunan RKPD Kota Malang 2024 telah digelar pada 21 September 2023 lalu di Ijen Suites Resort and Convention.
Baca Juga : Mengenal Coelacanth, Ikan Purba di Indonesia yang Hidup Sejak Zaman Dinosaurus
Dalam forum tersebut, masing-masing usulan dari kelompok rentan mulai dari perempuan, anak, lanjut usia (lansia) dan disabilitas telah mencapai lebih dari 94 persen.
Dwi pun membeberkan beberapa capaian usulan yang terakomodasi dari masing-masing kelompok rentan. Untuk kelompok perempuan 94,7 persen yang terdiri dari 38 usulan dan yang ditindaklanjuti 36 usulan.
Usulan kelompok perempuan yang masuk dalam kamus usulan. Di antaranya pelatihan keterampilan membuat aneka puding hampers untuk kepala keluarga perempuan, membuat kue kering, serta bimbingan teknis tentang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam ruang tangga.
Kemudian, untuk kelompok anak terakomodasi 96,2 persen. Persentase itu didapat dari 79 usulan dan yang ditindaklanjuti 76 usulan.
Usulan kelompok anak yang masuk dalam kamus usulan di antaranya sosialisasi bullying dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Kemudian pelatihan pengelolaan media sosial, keamanan gawai atau gadget, pelatihan MC dan protokoler, serta pelatihan komunikasi publik.
Selanjutnya, untuk kelompok lansia terakomodir 94,9 persen. Di mana persentase itu didapatkan dari total 76 usulan dan yang ditindaklanjuti 72 usulan.
"Usulan kelompok lansia yang masuk dalam kamus usulan di antaranya pelatihan membuat jahe instan, pembuatan jamu tradisional, pelatihan usaha mikro dan ketahanan pangan ditingkat kelurahan," ungkap Dwi.
Kemudian untuk kelompok disabilitas terakomodir 98,3 persen. Sebanyak 58 usulan yang diterima, terdapat 57 usulan di antaranya ditindaklanjuti. Usulan kelompok disabilitas yang masuk dalam kamus usulan di antaranya, pelatihan bakery, pelatihan cleaning service, pelatihan content creator, pelatihan terapis spa, dan penyediaan alat bantu bagi disabilitas.
Disinggung mengenai capaian usulan yang terakomodir rata-rata lebih dari 94 persen, Dwi pun membeberkan alasannya. Menurutnya, melalui kegiatan Pra Musrenbang dan DiRangKul merupakan beberapa kegiatan yang digelar oleh Bappeda Kota Malang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan usulan-usulan yang dapat masuk dalam kamus usulan untuk penyusunan RKPD Kota Malang.
Baca Juga : Perum Bulog Buka Lowongan Pekerjaan Mulai SMA hingga S1, Berikut Persyaratannya
"Karena dari kegiatan-kegiatan itu, masyarakat bisa tahu, apa sih yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Malang, kemudian usulan yang seperti apa yang bisa masuk di kamus usulan," ujar Dwi.
"Lalu usulan apa yang tidak bisa masuk kamus usulan, tetapi ini bisa diaktivasi di perangkat daerah yang terkait. Itu nanti hasilnya bisa 90 persen lebih," imbuh Dwi.
Dwi pun menargetkan, untuk capaian usulan-usulan yang nantinya akan masuk dalam kamus usulan untuk penyusunan RKPD Kota Malang Tahun 2025 ditargetkan sama dengan kamus usulan untuk penyusunan RKPD Kota Malang Tahun 2024.
"Paling tidak kan sama (tahun 2024). Tapi kalau bisa, bisa lebih lagi," tandas Dwi.
Lebih lanjut, untuk usulan-usulan yang tidak terakomodir, pihaknya menyebut usulan-usulan tersebut tidak masuk dalam tugas dan fungsi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Tetapi hal itu nantinya dapat dimungkinkan bisa terakomodir oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim).
"Kalau kemudian misalnya ada yang bukan kewenangan kita, tetapi masyarakat rentan membutuhkan itu, maka mungkin kami bisa koordinasi dengan Pemprov Jatim," pungkas Dwi.
