JATIMTIMES - Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto menyampaikan bahwa hingga awal Januari 2025 ini, sebanyak 616 sapi terinfeksi virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang saat ini sedang mewabah di sejumlah daerah di Indonesia.
"Dari jumlah yang terdata di kita hampir ada 616 sapi (yang terinfeksi PMK). Tetapi hari ini sudah tersembuhkan hampir 60 persen. Untuk Pujon alhamdulillah clear, aman," ungkap Didik usai mendampingi kunjungan kerja Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono di Koperasi Sae Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Sabtu (11/1/2025).
Baca Juga : 7 Cara Efektif Pengobatan untuk Infeksi Jamur pada Kulit yang Terbukti Ampuh
Didik tidak merinci sebaran kecamatan dari sapi-sapi yang terinfeksi virus PMK tersebut. Namun, berdasarkan rekapitulasi data di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, virus PMK tersebar di 19 kecamatan dan terbanyak di Kecamatan Sumberpucung.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Malang itu menuturkan, bahwa mayoritas sapi yang terinfeksi virus PMK yakni sapi pedaging. Sedangkan untuk sapi perah hampir secara keseluruhan masih berada di ambang batas aman.
"Alhamdulillah kalau Malang untuk sapi perah hampir secara keseluruhan aman. Artinya problematika ini kan terjadi kepada sapi-sapi potong. Nah sebaran sapi potong ini lah yang mesti mendapatkan pendampingan secara khusus," tutur Didik.
Pihaknya menyebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus berupaya menangani dan mencegah persebaran virus PMK agar tidak semakin meluas. Secara berkala, Satgas PMK dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga melakukan pengecekan terhadap kondisi kesehatan sapi.
Baca Juga : Belajar dari Jambret
Selain itu, Pemkab Malang melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga memberikan vitamin, obat cacing, serta alat beternak yang higienis agar sapi merasa nyaman beraktivitas di kandang yang bersih dan makan serta vitamin yang tercukupi.
"Insya Allah kita dorong untuk itu. Makanya pemerintah daerah juga mempersiapkan, kemarin Pak Bupati juga sudah rapat, artinya ada anggaran melalui BTT (belanja tidak terduga) yang harus kita persiapkan. Namun, kapan BTT itu kita keluarkan, kita (masih) menunggu instruksi kedaruratan," pungkas Didik.
