JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur strategis mulai awal tahun 2025. Langkah ini dilakukan untuk mendukung Surabaya sebagai superhub megapolitan dengan menangkap peluang adanya Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudradjad menjelaskan bahwa percepatan ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
Baca Juga : Pemotor Tewas usai Ngebut dan Tabrak Bedak di Kota Malang
“Kita ditargetkan mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sesuai arahan Presiden. Selain itu, kita fokus menyelesaikan isu stunting, kemiskinan, program makan bergizi, kesehatan dan mandatory spending lain seperti Bopda (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah),” kata Irvan, Sabtu (18/1/2025).
Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2025 mencapai Rp 12,3 triliun, maka sekitar Rp 8,7 triliun akan dialokasikan untuk belanja wajib. Belanja wajib ini meliputi biaya pendidikan, kesehatan, hingga pengurangan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan pemulihan ekonomi masyarakat.
"Sementara itu, sisa anggaran untuk infrastruktur diperkirakan mencapai sekitar Rp 2-3 triliun. Sehingga untuk menunjang superhub dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kami membutuhkan sumber pendanaan alternatif seperti pinjaman daerah, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan alternatif lainnya," katanya.
Untuk menutupi kebutuhan pendanaan ini, Irvan menyatakan bahwa Pemkot Surabaya sedang menjajaki pinjaman daerah dari berbagai sumber. Hal ini sesuai Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
Dalam UU HKPD disebutkan bahwa pembiayaan dengan pinjaman daerah, dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.
"Kami akan memilih opsi dengan bunga paling terendah dan persyaratan ringan. Targetnya, pada 2025 beberapa proyek strategis sudah bisa dikerjakan melalui pendanaan APBD dan pembiayaan alternatif ini,” ungkap Irvan.
Menurut dia, beberapa proyek prioritas ini akan mulai dikerjakan pada tahun 2025. Sejumlah proyek itu di antaranya pembangunan Jalan Menganti-Wiyung, diversi saluran Gunungsari untuk penanggulangan banjir dan penghubung Surabaya-Gresik, underpass Bundaran Dolog hingga Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB).
"Proyek ini memerlukan dana besar untuk pembebasan lahan dan pembangunan fisik. Jika dikerjakan lebih awal, manfaat ekonominya akan segera dirasakan. Berbeda jika dilakukan per-segmen, yang memakan waktu lebih lama dan meningkatkan biaya akibat kenaikan harga lahan,” jelas Irvan.
Karena itu, Irvan menegaskan bahwa percepatan pembangunan dalam lima tahun ke depan, menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan. Prioritas ini sebagaimana pula dimasukkan pemkot dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2025-2029.
"RPJMD 2025-2029 akan segera disusun setelah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota, dan untuk tahun ini kita masih mengikuti RPJMD 2021-2026. Jadi program - program yang sudah ada dalam RPJMD kita laksanakan dengan pola pembiayaan APBD maupun pembiayaan alternatif," papar dia.
Baca Juga : Dipuji Menteri PU, Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan Terlecut Kembangkan TPA Supit Urang
Untuk mendukung percepatan pembangunan lima tahun ke depan, Irvan juga mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya berencana mengajukan pinjaman sebesar Rp5,6 triliun. "Saat ini pemerintah sedang menjajaki kemungkinan - kemungkinan terbaik dari lembaga keuangan bukan bank maupun dari perbankan," kata Irvan.
Selain itu, ia menuturkan bahwa Pemkot Surabaya juga menjalin komunikasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Kemenko Perekonomian, terkait rencana pembiayaan tersebut. "Semua kita ajak komunikasi, kita ajukan proposal dan pada prinsipnya mereka sangat mendukung," ujar dia.
Bahkan, Irvan menyampaikan, melalui model seperti ini, pemerintah pusat menilai bahwa Surabaya ke depan dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam pola pembiayaan pembangunan infrastruktur. Sebab, pola ini sekaligus dapat meringankan beban pemerintah pusat.
"Jadi diharapkan (pemerintah) daerah secara mandiri bisa melakukan pembangunan. Dan tentunya tadi, target-target peningkatan pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat," imbuhnya.
Irvan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur melalui sumber APBD dan pembiayaan alternatif ini tidak akan membebani kepala daerah di masa mendatang. Sebab, mekanisme pengembaliannya sudah dihitung dengan rasio utang. "Kita cash flow-nya dalam 5 tahun diharapkan selesai, RPJMD itu sudah selesai," katanya.
Maka dari itu, Irvan menggarisbawahi bahwa bunga pinjaman diharapkan berada pada kisaran 4-6 persen. Perhitungan ini sebagaimana telah disesuaikan dengan kekuatan fiskal Pemkot Surabaya.
"Itu semua sudah ada penilaian, debt ratio-nya sudah diukur sekian maksimal. Misal pinjaman kita maksimal sekian, kita pasti di bawahnya. Jadi kemampuan Surabaya ini dianggap tinggi, karena PAD besar persentasenya terhadap semua total pendapatan asli daerah," bebernya.
Untuk merealisasikan rencana ini, Irvan menuturkan bahwa pemkot akan berkoordinasi dan meminta persetujuan DPRD Surabaya. Pembiayaan alternatif ini dikatakannya paling dimungkinkan diajukan saat pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025. "Kita bahas juga dengan DPRD, kita minta persetujuan. Yang paling dimungkinkan lewat PAK, kita ajukan," pungkasnya.
