JATIMTIMES - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang saat ini tengah melakukan penguatan pendataan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos), baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang lebih tepat sasaran.
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Donny Sandito menyampaikan, untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran, hal pertama yang harus dilakukan yakni penguatan data. Selanjutnya dilakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat. "Penguatan data itu salah satunya dengan rembuk warga di tingkat kelurahan," ungkap Donny ketika ditemui di Savana Hotel and Convention.
Baca Juga : Ujian Tiga Formasi Perangkat Desa Winong, Kecamatan Kalidawir Berjalan Lancar
Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinsos-P3AP2KB tidak menutup usulan dari masyarakat ketika ditemukan masyarakat miskin dan tidak mampu yang perlu diberikan bantuan sosial.
"Jadi kami itu tidak menutup usulan dari masyarakat. Tapi harus dilewatkan rembuk warga. Rembuk warga itu dari kelurahan yang berisi dari pihak kelurahan, rt,rw, puskesos, teman-teman dari PKH untuk mencoret atau mengusulkan," jelas Donny.
Mantan Camat Kedungkandang ini menuturkan, setelah data penduduk miskin yang perlu diberikan bantuan telah dikuatkan, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal itu bertujuan agar masing-masing pemangku wilayah mengetahui kondisi warganya. "Kalau dia pindah, meninggal, dan lain sebagainya itu memang harus dicoret dan harus diperbarui," tegas Donny.
Selain itu, berdasarkan hasil temuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terdapat beberapa data masyarakat yang meninggal dunia tetapi belum tercoret. "Kita telusuri kenapa, karena memang laporannya masih begitu. Kemudian ada yang misalnya dia dulu belum keterima kerja, sekarang sudah keterima kerja tapi juga tidak melaporkan gajinya sudah di atas UMK," jelas Donny.
"Kemudian banyak yang pindah. Dulu dia tidak di Malang, sekarang di Malang dan tidak melaporkan, akhirnya tidak tercatat. Di tempatnya sana dia sudah dicoret. Sebenarnya banyak faktor, tapi yang penting itu memang data," imbuh Donny.
Baca Juga : Tampil di Televisi Nasional, Bupati Hendy Berbagi Cerita Kebangkitan Ekonomi
Pihaknya mengaku memiliki data masyarakat miskin yang harus diberikan bantuan sosial. Namun, pilar-pilar sosial dari Dinsos-P3AP2KB Kota Malang juga harus melakukan verifikasi untuk validitas data. "Karena pergerakan kemiskinan kan dinamis. Yaitu tadi orang pindah, orang meninggal, kemudian orang yang sudah mampu, kemudian orang yang tiba-tiba nggak mampu," tutur Donny.
Sementara itu, melalui penguatan data masyarakat miskin yang memerlukan bantuan sosial ini, pihaknya berharap angka kemiskinan Kota Malang yang saat ini berasa di angka 4,37 persen dapat turun menjadi 3,77 persen di akhir tahun 2023 mendatang.
