JATIMTIMES - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi mengeluarkan aturan baru pencatatan nama di sejumlah dokumen kependudukan. Peraturan tersebut tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.
Dokumen kependudukan yang dimaksud yaitu pencatatan nama identitas warga di Kartu Keluarga (KK) hingga e-KTP wajib memiliki paling sedikit 2 kata dan tidak boleh disingkat.
Baca Juga : Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 30 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Langkah Daftarnya
Aturan ini ditetapkan pada 11 April 2022 dan telah diundangkan pada 21 April 2022 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Benny Riyanto.
"Tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang disingkat, kecuali tidak diartikan lain," demikian bunyi Pasal 5 ayat 3 poin a.
Kemudian pada Pasal 4 ayat 2 aturan tersebut juga mengatur kaidah pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Antara lain yaitu, mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir; jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi; dan jumlah kata paling sedikit 2 kata.
"Jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi dan jumlah kata paling sedikit dua kata," bunyi poin b dan c Pasal 4 ayat 2 Permendagri tersebut.
Sementara, nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain adalah 1 kesatuan dengan nama. Selain harus 2 kata, pencatatan nama pada dokumen kependudukan juga tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca, serta dilarang mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.
Baca Juga : Kebijakan Tak Bermasker di Luar Ruangan, Wali Kota Batu Minta Warganya Vaksin Lengkap
Permendagri Nomor 73/2022 juga mengatur ketentuan pengubahan atau perbaikan nama. Syarat perubahan atau perbaikan nama harus melalui proses penetapan pengadilan negeri.
"Dalam hal penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi Pasal 4 ayat 4.
Selanjutnya dalam Permendagri itu disebutkan dokumen kependudukan yang dimaksud meliputi biodata penduduk, KK, kartu identitas anak, e-KTP, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil.
