JATIMTIMES - Ratusan Kepala Desa (Kades) di seluruh Kabupaten Bangkalan berbondong-bondong mendatangi kantor Bupati Bangkalan, Rabu (16/3/2022). Kedatangan ratusan kades ke kantor bupati itu lantaran adanya rencana aksi demonstrasi yang berubah menjadi audiensi dari Koalisi Masyarakat Pro Demokrasi (KMPD) yang menolak penundaan Pilkades serentak tahap dua.
Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Bangkalan melalui Juru bicaranya Jayus Salam mengaku, kedatangannya ke kantor bupati ini bertujuan dan menginginkan Bangkalan supaya lebih aman dan kondusif.
Baca Juga : Ada-Ada Saja, Beli Minyak Goreng Harus Sepaket dengan Mie Goreng atau Teh
Sebab Bupati Bangkalan sudah mengeluarkan pernyataan kalau pilkades serentak tahap dua ditunda dengan alasan kekurangan anggaran. "Oleh sebab itu, masyarakat Bangkalan agar memahami penundaan pilkades ini," tuturnya kepada sejumlah awak media di depan kantor bupati bersama seluruh kades se-Kabupaten Bangkalan.
Selain itu, dia menyebutkan bahwa alasan mendukung penundaan Pilkades tahap dua ini, bukan karena keterbatasan anggaran, melainkan karena azas kemanusiaan.
"Dasar kami begini, 2021 pilkades, 2022 pilkades dan 2023 pilkades. Ditambah lagi 2024 pemilu. Lalu kapan memikirkan masyarakat untuk pemulihan ekonomi kerakyatan ini. Maka dari itu kami sepakat pilkades tahun ini digeser ke tahun depan," ungkapnya.
"Selain itu masyarakat juga jenuh jika dihadapkan dengan politik terus menerus. Sehingga kami AKD memohon agar kita punya jeda untuk memulihkan perekonomian rakyat Bangkalan ini," ujarnya.
Tidak hanya itu, saat ditanya kompaknya mendukung penundaan pilkades apa karena takut kalah dengan rival politiknya, Jayus menegaskan bahwa itu bukan alasan dia dalam mendukung penundaan ini.
"Itu bukan alasan kami. Kalau takut dengan rival politik gak bakalan jadi kades. Jadi kami tegaskan kalau pesta demokrasi ini murni untuk rakyat bukan untuk kami," ungkapnya.
Baca Juga : Pengadilan Tipikor Tolak Eksepsi Terdakwa Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Lahan SMAN 3 Kota Batu
"Jadi kami berharap dengan jeda yang sebentar ini, Pemkab Bangkalan bisa memfokuskan terhadap pemulihan ekonomi kerakyatan," ujarnya.
Berkumpulnya ratusan kades di depan kantor bupati, menurut Jayus, karena mendengar mau ada aksi demonstrasi menolak pernyataan penundaan pilkades. Sehingga kata Jayus, seluruh kades berbondong-bondong hadir agar bisa menjelaskan terhadap pendemo terkait persoalan dari penundaan pilkades tersebut agar bisa disampaikan terhadap masyarakat.
"Kami mendengar kalau akan ada aksi demonstrasi di sini. Jadi kalau menurut kami aksi demonstrasi ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah, karena rentan ditunggangi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan," imbuhnya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Taufan Zairinsjah mengungkapkan, bahwa penundaan pilkades ini terkendala di anggarankarena adanya Covid-19. "Jadi, kami memang penganggaran tahun ini lebih difokuskan terhadap insfrastruktur. Kemudian ada pelayanan dasar, seperti sanitasi, gedung sekolah dan lain sebagainya. Sehingga munculah dana Rp 14 miliar ini dengan kesepakatan bersama," tutur Taufan yang juga menjabat sebagai Ketua Timgar Pemkab Bangkalan.
