JATIMTIMES - Penyakit mulut dan kuku (PMK) masih menjadi hal yang diwaspadai peternak. Bahkan dari data yang dibeberkan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) wilayah Jatim, ada ratusan ribu ternak per 29 Desember 2024 yang terkena penyakit itu.
Kasus PMK terlaporkan dari 38 kota-kabupaten se-Jawa Timur, tepatnya dengan jumlah kasus sebanyak 206.082 ekor. Artinya, dari data ini, memang hampir seluruh wilayah di Jawa Timur tidak berstatus bebas PMK.
Baca Juga : Jatim Berpotensi Diguyur Hujan Lebat Sepanjang Hari Saat Libur Tahun Baru
Sementara, dari jumlah total ternak yang terkena PMK ini, sebanyak 194.961 (94,60 persen) ekor dinyatakan sembuh dan 489 (2,27 persen) ekor mati.
Berkaca dari data tersebut, PHDI menyampaikan tujuh saran yang menjadi langkah strategis dalam upaya mengantisipasi kondisi kedaruratan penyakit PMK pada hewan ternak. Hal tersebut disampaikan Ketua PDHI Jatim 2 drh Deddy F. Kurniawan MVet saat menghadiri rapat koordinasi kesiapsiagaan kedaruratan PMK belum lama ini.
Tujuh langkah strategis yang disampaikan PDHI Jatim dimulai dari PDHI Jatim mendorong pemerintah segera mengambil langkah kesiapsiagaan agar situasi tidak memburuk menjadi darurat. Tindakan preventif harus dilakukan untuk mencegah kepanikan di masyarakat.
Kedua, organisasi ini menyatakan siap mendukung pemerintah sesuai peran, atau tugas pokok dan fungsi. "Langkah keduanya, kami dari PDHI Jatim juga siap mendukung pemerintah sesuai kewenangan, peran serta fungsi profesi sebagai dokter hewan," ujar Deddy.
Langkah berikutnya adalah sekarang lakukan pertemuan khusus dengan praktisi. Bersama Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia (IDHSI), PDHI Jatim akan mengadakan pertemuan khusus dengan praktisi persapian untuk menyusun langkah kolaboratif.
Berikutnya, akan melakukan revitalisasi agau menghidupkan lagi Komite PMK yang melibatkan praktisi dokter hewan, akademisi, dan tokoh-tokoh penting.
Baca Juga : Kerugian Capai Rp 70 Juta, BPBD Kabupaten Malang Salurkan Bantuan kepada Korban Rumah Ambruk
Edukasi melalui media sosial terkait PMK juga menjadi hal yang tak kalah penting. Penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui SOP dan Konten Informasi Edukasi (KIE) berbasis digital menjadi prioritas menjadi hal yang harus dilakukan. Platform online dan bantuan influencer diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.
Tak ketinggalan, sinergi dengan koperasi susu juga akan dilakukan. Melalui program Dairy Support Unit (DSU), PDHI Jatim akan bekerja sama dengan koperasi susu se-Jawa Timur untuk menyebarkan informasi kesiapsiagaan.
Setelah itu, langkah terakhir adalah melakukan audiensi dengan kepala daerah dan dinas terkait.
PDHI Jatim bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan akan melakukan audiensi dengan kepala daerah untuk menyampaikan urgensi penanganan PMK secara cepat dan tepat.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu mempercepat penanganan PMK dan menjaga stabilitas peternakan di Jawa Timur. "Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci untuk memastikan PMK dapat dikendalikan dan dampaknya terhadap peternakan dapat diminimalkan," tutup Deddy.
