JATIMTIMES - Setelah menjadi sorotan, proyek renovasi rumah dinas (Rumdin) Jalan Gede, Kota Malang tuai kritik. Sebagai informasi, rumdin tersebut sebenarnya merupakan fasilitas bagi Wakil Bupati (Wabup) Malang. Namun hingga saat ini, rumdin tersebut ditempati oleh Bupati Malang, H. Muhammad Sanusi.
Sementara itu, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tengah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,2 miliar untuk merenovasi rumdin tersebut. Proyek itu pun dinilai kurang tepat, mengingat di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini, Pemkab Malang juga masih memerlukan anggaran untuk berbagai kebutuhan.
Baca Juga : Gerak Cepat, Bupati Malang HM Sanusi Apresiasi Bocah Berprestasi Juara Karate
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Malang Raya, M. Zuhdy Achmadi menilai bahwa proyek renovasi tersebut juga harus dilihat tingkat urgensinya terlebih dahulu.
"Soal renovasi rumah dinas Bupati (Malang) sebenarnya sah-sah saja, tidak ada masalah. Namun harus tetap memperhatikan skala prioritas. Mengingat saat ini kondisinya masih prihatin," ujar pria yang akrab disapa Didik ini, Selasa (14/9/2021).
Sedangkan soal urgensi, menurut Didik pihak terkait harus melakukan survei terlebih dahulu. Sebab dari pantauannya, bangunan yang saat ini ditinggali oleh HM. Sanusi sejak ia menjabat sebagai Wabup Malang itu masih terlihat kokoh dan megah.
"Lihat urgensinya, layak atau tidak, rumah tersebut direnovasi. Kalau dilihat secara fisik bangunan, rumah tersebut tergolong megah dan kokoh," imbuhnya.
Proyek itu ia bandingkan dengan realisasi terhadap rencana rehabilitasi pada bangunan-bangunan sekolah. Sebab itulah menurutnya, renovasi rumdin tersebut menurutnya perlu untuk dilakukan survei dengan serius. Untuk selanjutnya, menentukan tingkat urgensi renovasi rumdin tersebut. Apalagi, anggaran yang disiapkan juga terbilang besar.
"Rumdin Bupati adalah aset negara, artinya jika akan melakukan sesuatu harus dilakukan survei terlebih dahulu sebagaimana bangunan-bangunan sekolah atau yang lainnya yang akan direhabilitasi," terangnya.
Ia sendiri berharap agar proyek renovasi rumdin Bupati itu tidak dijadikan tren oleh pihak tertentu, apalagi hanya digunakan untuk sekadar menggugurkan kewajiban.
Baca Juga : Klarifikasi Pengaduan Masyarakat, Bupati Banyuwangi Datangi Kantor Ombudsman RI
"Dana Rp 1,2 miliar jika dipakai untuk rehab ruang belajar bisa dapat sekitar 20 ruang dengan asumsi anggaran Rp 65 juta per ruang. Karena masih banyak lembaga sekolah yang tidak masuk kategori bantuan rehab ketika disurvei, padahal sekolah tersebut ruangannya sudah ambruk dengan sendirinya," pungkasnya.
Sementara itu, anggota Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, Zia Ulhaq membenarkan terkait adanya penganggaran untuk rehabilitasi rumdin di Jalan Gede Kota Malang itu. Menurutnya, rencana renovasi itu sudah ada sejak jabatan Wakil Bupati Malang diduduki oleh Ahmad Subhan.
"Itu sebenarnya sudah lama. Rencana itu sejak Wakil Bupati (Malang) nya Pak Ahmad Subhan. Jadi memang rencana itu kan memang untuk merenovasi rumah dinas Wakil Bupati. Namun enggak tahu pada praktiknya Pak Sanusi masih ingin menempati rumdin tersebut," ujar Zia, Senin (13/9/2021).
Dirinya juga belum bisa menjelaskan secara detil bagian mana dari Rumdin itu yang perlu untuk dilakukan renovasi. Hanya saja ia memperkirakan bahwa yang akan direnovasi adalah bagian furniture. Ia pun belum dapat menyebutkan letak urgensi dari renovasi Rumdin tersebut. "Kalau bangunannya enggak, kayaknya masalah furniturenya. Yang untuk standarnya Bupati itu masih kurang," pungkas Zia.
