BATUTIMES - Pada semester pertama periode Januari – Juli tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu belum mencapai setengahnya. Tercatat realisasi pajak daerah baru 37,69 persen atau Rp 56,3 miliar dari target Rp 149,5 miliar.
Jika biasanya didapati perolehan pajak tertinggi adalah pada sektor hiburan, kini tercatat paling rendah lantaran imbas dari pandemi Covid-19 maupun PPKM darurat. Yakni hingga 8 Juli baru terealisasi 17,07 persen atau Rp 5,2 miliar dari target Rp 30,7 miliar.
Baca Juga : Okupansi Rendah, Ada 10 Hotel Besar di Kota Batu Pilih Hentikan Opersional Sementara
Disusul Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan serapan 32,8 persen atau Rp 14,2 miliar dari target Rp 43,3 miliar. Selanjutnya pada pajak parkir terealisasi 33,6 persen atau Rp 531 juta dari target Rp 1,5 miliar.
Untuk pajak hotel baru terealisasi 33,9 persen atau Rp 9,3 miliar dari target Rp 27,5 miliar. Lainnya pajak resto terealisasi 49,4 persen atau Rp 7,4 miliar dari target Rp 15,1 miliar.
“Rendahnya pajak sektor hiburan ini karena lonjakan pandemi Covid-19 sehingga harus ada kebijakan diberlakukannya PPKM darurat,” kata Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso.
Terlebih ada beberapa kebijakan yang membuat kondisi pariwisata sepi. Ditambah dengan adanya PPKM darurat dengan kebijakan penutupan tempat hiburan tentu membuat pendapatan pajak rendah.
Demikian pula dengan pajak parkir khusus, karena tempat wisata tutup dan sepi sehingga berdampak. Akibatnya tidak ada pemasukan pada pajak parkir tempat khusus.
Baca Juga : Harlah PKB ke-23, Elly Idayah: PKB Terus Dekat dan Hadir untuk Melayani Rakyat
“Hal ini berbeda pada sektor pajak restoran, setidaknya masih lebih bagus dua kali lipat dari pajak hiburan. Sebab saat PPKM darurat masih diperbolehkan buka dengan sistem take away atau delivery,” imbuhnya Jumat (23/7/2021).
Melihat sektor pajak pariwisata rendah, ke depan pihaknya akan melakukan penyesuain target pajak. Untuk itu harus dilakukan kajian agar realistis.
Sementara pajak tertinggi adalah pajak reklame dengan realisasi mampu melebihi target yakni 107 persen atau Rp 1,07 miliar dari target Rp 1 miliar. Serta pajak pajak bumi dan bangunan di angka 73,7 persen atau Rp 10,8 dari target Rp 14,7 miliar.