BANYUWANGITIMES - DPRD Kabupaten Banyuwangi mengapresiasi program Jaring Pengaman Sosial yang dilancarkan selama pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan salah satu Jubir DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila. Marifatul Kamila mengatakan pada dasarnya dewan mengapresiasi setinggi-tingginya atas kebijakan pemerintah Banyuwangi dengan skema Jaring Pengaman Sosial untuk warga Banyuwangi ketika masa Pandemi Covid-19. Salah satunya skema untuk ibu hamil dan menyusui agar dapat terpenuhi asupan nutrisinya dengan memberikan paket nutrisi selama 2 bulan yaitu sejumlah 5.425 paket nutrisi.
Baca Juga : AHY Tunjuk Wali Kota Malang Sutiaji Menjadi Plt Ketua DPC Partai Demokrat Kota Malang
Selanjutnya dewan juga mengapresiasi dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat kabupaten Banyuwangi baik dalam upaya prefentif, represif, maupun kuratif melalui penyediaan sarana, prasarana, dan tenaga medis yang berkualitas.
Legislatif juga sangat apresiasi pada Perubahan RPJMD 2016-2021 bahwa salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah daerah adalah peningkatan kualitas menjadi strategi dalam urusan kesehatan, tambah Rifa
Adapun capaian kinerja Pemkab Banyuwangi diukur membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai, menurut politisi Partai Golkar itu, terlihat pada Indeks Kesehatan, jika ditinjau dari Indikator Sasaran yakni tercapai Skala Indeks Capaiannya sebesar 97,38.
Hal tersebut diakui oleh pemerintah daerah penyebab dari kurangnya capaian target yang telah ditetapkan karena terjadinya pandemi wabah Covid-19 pada tahun 2020. Dimana dampaknya dirasakan oleh pemkab Banyuwangi terutama dikaitkan dengan indeks kesehatan.
Namun, perlu diapresiasi, dengan membandingkan indeks kesehatan di masa pandemi Covid-19, Banyuwangi berhasil meningkatkan angka harapan hidup saat lahir lebih tinggi daripada kabupaten pembanding seperti; kabupaten Jember, kabupaten Bondowoso, kabupaten Situbondo, kabupaten Lumajang, kabupaten Probolinggo dan kabupaten Pasuruan.
Baca Juga : Lolos Kompetensi Bidang, Calon Sekda Kota Malang Harus Lalui Ujian Komunikasi Publik
Adapun rekomendasi DPRD Banyuwangi Atas Diajukannya LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran (TA) 2020 dalam bidang kesehatan yang merupakan urusan wajib, seperti yang disampaikan oleh Marifatul Kamila, Salah seorang Jubir DPRD Banyuwangi dalam rapat peripurna dewan beberapa waktu lalu adalah, “Memaksimalkan kinerja pegawai serta peningkatan layanan kesehatan di RSUD dan fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya milik pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi,”jelasnya.
Selain itu eksekutif juga perlu memaksimalkan program pencegahan dan pengendalian penyakit dan memaksimalkan program peningkatan manajemen administrasi dan pelayanan kesehatan.
Selanjutnya karena urusan kesehatan merupakan ruang lingkup yang tercantum dalam misi pertama pemkab Banyuwangi yaitu, “Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya,” pungkasnya.
