Warga menempati lahan Perhutani tanpa sertifikat. (Foto: Dokumen JatimTIMES)
Warga menempati lahan Perhutani tanpa sertifikat. (Foto: Dokumen JatimTIMES)

Sudah 28 tahun lamanya sejumlah Warga Dusun Jrakah, Desa Gajah, Kecamatan Sambit, Ponorogo terus menunggu kejelasan ganti rugi dari pihak Perhutani setempat. Ini lantaran tanah yang dimiliki warga sudah dilepaskan ke Perhutani pasca terjadi bencana tahun 1992 silam.

Salah satu warga, Edy Purnomo menuturkan bahwa tanah hak milik pribadi warga sudah dilepaskan dan sekarang menjadi milik Perhutani. Nanti, sampai sekarang warga belum mendapatkan hak lahan dari dari Perhutani yang memiliki sertifikat.

Baca Juga : Viral... Empat Tanaman Hias Ditukar Mobil Avanza

"Kami berharap tanah tukar guling yang diberikan kepada warga ini segera bisa disertifikatkan, namun sampai saat ini tidak jelas," tuturnya.

Ia juga menambahkan, tanah milik warga  sudah dilepaskan dan sekarang sudah ditanami pohon pinus oleh Perhutani. "Namun pajaknya masih kami semua yang menanggung," tambah Edi.

Sementara terungkapnya permasalahan tukar guling lahan akibat bencana ini setelah  Anggota DPR RI dari Fraksi PDI P, Johan Budi Sapto Pribowo melakukan kunjungan kerja ke kantor ATR/BPN Ponorogo. 

Johan Budi sapaan akrabnya, menerima 2 pengaduan dari warga terkait sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat dan lembaga pemerintahan yang sudah bertahun-tahun terbiarkan tanpa ada penyelesaian.

"Selama ini terkesan dibiarkan dan tak diurus, kami akan segera menuntaskan sengketa lahan tersebut, kasihan masyarakat," ucapnya. 

Baca Juga : Longsor, Akses Jalan Utama Desa Tulungrejo Terganggu

Tak hanya masalah lahan, Johan Budi juga menerima laporan sengketa tanah milik PT. KAI, terutama di jalur-jalur non aktif. 

"Kedua permasalahan ini akan kami bahas di Senayan dan secepatnya akan kita selesaikan agar ada kejelasan," tegasnya.