Bupati Tulungagung Maryoto Birowo / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES
Bupati Tulungagung Maryoto Birowo / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES

Dalam rangka menyerap potensi lokal, ada rencana dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menyertakan aspirasi Persatuan Penggilingan Padi Indonesia (Perpadi) Cabang Tulungagung. Hal itu disampaikan Bupati Tulungagung Maryoto Birowo saat menanggapi keluhan Perpadi yang meminta untuk dilibatkan dalam penanganan bansos pangan di Tulungagung karena stok atau produknya sampai hari ini belum terserap.

"Jumlah penerima bansos pangan ada penambahan. Untuk itu ia meminta kepada perum Bulog agar bekerjasama dengan Perpadi untuk mengisi stok gudangnya," kata Maryoto, Kamis (03/09/2020).

Baca Juga : Ini Dampak TKI asal Tulungagung jika Malaysia Larang WNI Masuk ke Negaranya

Dirinya juga berpesan pada Perpadi jika benar-benar diikutkan dalam program BPNT agar menjaga kualitas produknya. "Saya ikutkan dengan catatan kualitas produk yang dihasilkan harus benar-benar memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perum bulog," jelasnya.

Alasan Bulog belum menyerap produk Perpadi, menurut Maryoto, karena saat ini Bulog masih menghabiskan stok lama yang tinggal 20 persen. Ketika stok sudah habis baru akan diisi kembali. Selain itu mengenai Perpadi dilibatkan dalam bansos pangan atau BPNT, dirinya juga masih menunggu petunjuk Pedum dari Kementerian Sosial RI agar semua bisa berjalan aman dan kondusif.

"Nanti kita menunggu petunjuk Pedum dari Kementerian Sosial RI," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Perpadi Tulungagung Nuryadin, mengaku telah meminta hearing dengan bupati untuk menyampaikan keluhan para anggotanya. "Iya, kemarin, Rabu (2/9/2020) kita menghadap pak Bupati. Kita menginginkan ke depan Perpadi dilibatkan dalam program bansos pangan dari Kemensos itu," ujarnya.

Jika harapannya direalisasi, Nuryadin menjamin untuk memenuhi kebutuhan produk beras dalam program bansos pangan itu tidak perlu mengambil dari luar daerah.

Menurutnya, Perpadi Tulungagung sudah mampu memproduksi jenis beras sesuai dengan permintaan, walaupun kualitas premium dengan merk. Untuk saat ini, Perpadi melihat tidak ada distribusi di program BPNT yang kembali menggunakan pedoman umum.

"Kita bisa menyuplai dalam bentuk premium dan anggota kita juga sudah banyak yang mempunyai merk," ungkapnya.

Mengenai hasil pertemuannya dengan bupati, menurutnya dalam waktu dekat akan diajak rapat bersama dengan Dinas Sosial, Perum Bulog dan Dinas Pertanian.

Baca Juga : Lima BUMD di DIY Berhasil Sabet Penghargaan Nasional

Selain dengan Bupati, Nuryadin juga menyampaikan keluhannya kepada Ketua Komisi B DPRD Tulungagung yang intinya sama, yaitu ingin dilibatkan dalam program bansos pangan. Menurutnya, Komisi B juga merespon baik atas apa yang dikeluhkan Perpadi Tulungagung.

"Perpadi bisa hidup kalau yang menyuplai beras program bansos pangan itu dari Bulog dan semua mata rantai usaha akan berjalan," pungkasnya.

Seperti diketahui, distribusi pangan dalam program BPNT ini sempat ramai diberitakan. Karena dianggap oleh pihak yang kepentingannya tidak terakomodir tidak sesuai pedum. Namun, setelah supplier diberbagai wilayah diambil alih, pihak yang dimaksud juga sama yakni tidak menggunakan dasar pedum.