Bupat Lumajang H. Thoriqul Haq sepertinya memberikan lampu hijau untuk dibukanya kembali perijinan tambang pasir di Lumajang, setelah sebelumnya dimoratorium dalam waktu yang cukup lama.
Pada hari ini, Minggu (22/8) Bupati Lumajang H. Thoriqul Haq bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawasa untuk menyampaikan sejumlah persoalan tambang yang ada di Lumajang, yang salah satunya rencana dibukanya kembali perijinan tambang pasir.
Baca Juga : Dibuka Kesempatan Untuk Transmigrasi, Ini Persyaratannya
Dalam pertemuan dengan Gubernur ini Bupati juga menyampaikan sejumlah persoalan lainnya terkait tambang pasir, diantaranya rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), jalan untuk angkutan tambang, stockphile pasir, harga dasar pasir dan kebocoran pajak dari sektor pertambangan pasir di Lumajang.
"Moratorium yang sekian waktu masih kami tutup akan segera kami buka sambil tadi saya konsultasikan kepada Ibu Gubernur terkait tata kelola tambang pasir mulai dari perencanaan jalan khusus tambang pasir hingga pembangunan stockpile terpadu," kata Bupati Thoriqul Haq.
Diakui, untuk menyelesaikan sejumlah persoalan terkait tambang pasir memang tidak mudah. Berbagai terobosan terus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tambang, termasuk didalamnya soal konflik di masyarakat dan rendahnya PAD.
"Dari target Rp 37 milyar tahun lalu hanya terealisasi Rp 11 milyar," ungkapnya.
Ketika disinggung soal stockpile terpadu, Bupati meyakini bahwa pembiayaannya tidak akan mampu jika hanya ditopang dari APBD Lumajang saja. Karenanya Bupati menginginkan ada sinergisitas Pemkab Lumajang dengan Pemprov Jatim dalam tata kelola tambang pasir, agar stockphile terpadu ini segera terwujud.
Baca Juga : Pak Camat PMI, Gebrakan Inovatif Pemkab Blitar Dorong Pekerja Migran Jadi Wirausahawan
"Karena pembiayaan tidak bisa mengandalkan APBD Kabupaten Lumajang, memungkinkan pembiayaan lain, tadi ada beberapa alternatif misalnya menggunakan regulasi SMI atau Sarana Multi Infrastruktur dari Kementerian Keuangan yang memungkinkan adanya peminjaman modal dari mekanisme SMI, sekiranya ada sinergi dengan Pemprov Jatim tentu ada percepatan tata kelola tambang pasir di Lumajang," jelasnya kemudian.
Bupati Lumajang menjelaskan Gubernur Khofifah juga memberikan tanggapan positiv agar masalah tambang ini tidak menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Bahkan Gubernur meminta kepada jajarannya untuk berkomunikasi secara intens dengan Pemkab Lumajang terutama terkait mekanisme pembangunan stockpile terpadu dan penyelesaian masalah tambang lainnya.
"Insya Allah kita akan ketemu format berkaitan dengan stockpile," ujarnya.
