Lembaga Kajian Penelitian, Pelatihan, Pendampingan dan Event Organizer John Consulindo baru saja melakukan penelitian dengan metode kuantitatif yang dilakukan mulai tanggal 2-15 Juli lalu di Surabaya.
Hasilnya PDI Perjuangan menempati urutan pertama partai yang banyak dipilih masyarakat dengan 28,5 persen. Disusul PKB 10,1 persen, Geridra 9,5 persen, Golkar 8,8 persen, PKS 8,7 persen, Demokrat 7,4.
Dalam penelitian ini diambil dengan jumlah sampel 500 responden dan margin eror 4,8 persen. "Konstituen PKS sangat militan terhadap calon yang diusung PKS dengan persentase 76,5 persen, disusul PDIP 68,4 persen, PAN 53,4, Golkar 52,7, Gerindra 51,5, Demokrat 48,6, PKB 48,2," kata Direktur Eksekutif Jhon Consulindo Lasiono, Kamis (13/8).
Selain memaparkan hasil penelitian tersebut Lasiono juga menyoroti fenomena jelang turunnya rekomendasi DPP PDIP untuk Kota Surabaya pada 19 Agustus nanti.
Dimana ada empat nama yang berpeluang mendapatkan tiket untuk melenggang sebagai calon di Pilwali Surabaya. Yaitu, Whisnu Sakti Buana, Eri Cahyadi, Armuji dan Edi Tarmidi. Kecuali Eri nama lain merupakan kader asli partai alias anak ideologis. "Dari hasil survey, bahwa di Surabaya beda dengan kota dan kabupaten yang lain. Surabaya itu partai dulu baru figur," terang Lasiono.
Sebab itu menurut dia siapapun dari PDIP calonnya memiliki potensi menyalib Machfud Arifin yang sudah didukung 8 partai di Surabaya. "Calon punya peluang menang. Suara dari internal maupun limpahan yang lain," lanjut dia.
Khusus untuk Eri Cahyadi saat ini dia masih berstatus aktif dan belum mengundurkan diri sebagai ASN sebagai kepala Bappeko Pemkot Surabaya. Saat ini baliho dari Eri tersebar di banyak tempat strategis Surabaya dan mendompleng nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Informasi yang banyak beredar, Eri Cahyadi didorong oleh Risma untuk maju di Pilwali Surabaya. Dan Eri bahkan mendapat jalur khusus dengan bisa mendaftar di DPP PDIP.
Dan seperti diketahui juga Risma saat ini merupakan salah satu ketua di tingkat DPP PDIP. Risma didapuk sebagai ketua bidang kebudayaan oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati pada periode kepengurusan 2019-2024.
Menanggapi hal ini Lasio berpendapat itu tergantung dari aturan yang ada. "Sejauh mana Bawaslu bisa mengontrol itu. Memang ASN harus independen dalam konteks pilkada," tegasnya.
Lasiono kembali memilih merujuk pada aturan pihak yang pantas mengambil tindakan. "Ya Bawaslu dalam hal ini Panwas Kota Surabaya bagaimana," lanjut pria yang juga mantan wartawan ini.
Dari beberapa fakta yang ada di lapangan Lasiono menduga jika Risma sudah menyeret ASN di Pemkot Surabaya untuk tak netral pada pilwali tahun ini. "Yang kelihatan itu (Baliho Eri dan Risma). Bisa saja secara massif dilakukan oleh Risma. Melakukan kampanye secara sembunyi," jelas bapak dua anak ini.
Bagi Lasio sapaan akrabnya sah saja Risma melakukan itu. "Cuma persoalan sejauh mana Panwas menegakkan aturan itu. Ini loh ada ASN ditarik-tarik. Bagaimana?.".
Meski hal itu bisa dilakukan Risma, Lasio menambahkan tindakan tersebut tidak etis. Sebab berkaitan dengan undang-undang birokrasi ASN yang harus independen atau netral. "Sekarang Bawaslu harus menegur itu," imbuh dia.
Media ini sendiri sudah coba mengonfirmasikan persoalan ini ke Risma langsung pada Rabu (12/8) malam di Balai Kota Surabaya. Ketika itu balai kota ketempatan acara Kegiatan Expose Publik tentang Survey Pencegahan dan Pengendalian Pandemi Covid 19 di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Sayangnya, Risma memilih menghindar dari awak media dan tak memberikan keterangan apapun malam itu meski acara sebenarnya sudah selesai.
