100 Hari Pertama Mas Ibin: Bongkar Pasang Pejabat di Pemkot Blitar

JATIMTIMES--Syauqul Muhibbin tidak ingin berlama-lama menunggu. Begitu resmi ditetapkan sebagai Wali Kota Blitar terpilih, pria yang akrab disapa Mas Ibin itu langsung menegaskan agenda utamanya: penataan pejabat dan reorganisasi birokrasi dalam 100 hari pertama.

Bagi Mas Ibin, perombakan struktur pemerintahan bukan sekadar bongkar pasang jabatan. Ia melihat stagnasi sebagai musuh utama pelayanan publik. “Jika seorang aparatur terlalu lama di satu posisi, ia cenderung kurang berkembang,” ujarnya dalam sebuah pernyataan, Rabu (12/2/2025). 

Baca Juga : Optimalisasi Sidoti, DPUPR Kota Blitar Permudah Layanan Sedot Tinja

Oleh karena itu, rotasi diperlukan untuk menciptakan suasana kerja yang lebih dinamis dan segar. Namun, reorganisasi ini bukan berarti pembongkaran total. Ibin tetap mengapresiasi kinerja Wali Kota sebelumnya, Santoso. Menurutnya, berbagai prestasi yang diraih Kota Blitar di bawah kepemimpinan Santoso adalah warisan yang harus dilanjutkan. 

“Apa yang sudah baik harus diteruskan. Kita tidak bisa mulai dari nol,” kata Ibin.

Salah satu tantangan besar yang akan dihadapi adalah sinkronisasi program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintahan Presiden Prabowo membawa agenda Asta Cita, yang menekankan efisiensi dan penghematan anggaran. 

Ibin menyadari, penyesuaian terhadap kebijakan ini tidak bisa dilakukan setengah hati. Ia menegaskan, reorganisasi birokrasi di Blitar harus sejalan dengan upaya pemangkasan anggaran tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.

Di sisi lain, Wakil Wali Kota terpilih, Elim Tyu Samba, menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan dalam birokrasi. Ia menekankan bahwa penataan ulang pejabat tidak hanya mempertimbangkan kompetensi, tetapi juga memberi ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Baca Juga : Bupati Sanusi Gandeng Kampus UM Tingkatkan Mutu Pendidikan

"Penataan ulang pejabat di lingkungan Pemkot Blitar akan dilakukan secara adil dan tidak terbatas pada gender tertentu. Baik laki-laki maupun perempuan harus mendapat kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam pembangunan Kota Blitar. Reformasi birokrasi ini bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," tegas Elim. 

Sementara itu, Santoso berharap transisi pemerintahan berjalan dengan mulus. Ia menekankan agar program-program yang telah dirancang bisa dikolaborasikan dengan kebijakan Wali Kota baru. “Yang terpenting, kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama,” katanya.

Tantangan bagi Mas Ibin kini bukan sekadar membangun pemerintahan yang efisien, tetapi juga membuktikan bahwa reorganisasi birokrasi yang direncanakan dalam 100 hari pertama mampu menghasilkan perubahan nyata. Keputusannya untuk melakukan rotasi pejabat dalam waktu singkat tentu akan mengundang berbagai respons. Namun, bagi Ibin, ini adalah langkah yang harus diambil jika ingin menciptakan pemerintahan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan warga Blitar.