Antisipasi Penipuan Program MBG, DPRD Kota Blitar Imbau Sekolah dan Jasa Katering Waspada

JATIMTIMES - Upaya mencegah potensi penipuan dengan modus program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian serius DPRD Kota Blitar. Hingga kini, program tersebut belum memiliki regulasi resmi dari pemerintah pusat, sehingga sekolah dan pelaku usaha katering diminta tetap waspada.

Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Agus Zunaidi mengungkapkan bahwa belum ada pelaksanaan MBG di Kota Blitar. Ia menegaskan pentingnya kehati-hatian, terutama setelah mencuat kasus di Semarang, Jawa Barat, di mana belasan pengusaha katering hampir menjadi korban penipuan oleh pihak yang mengaku sebagai pelaksana MBG.

Baca Juga : Bocah 8 Tahun Jadi Korban Penipuan di Alun-Alun Besuki Situbondo, Kalung Emas Raib Digondol Pelaku

“Kami mengingatkan semua pihak, khususnya sekolah dan jasa katering agar tidak mudah percaya pada informasi soal MBG sebelum ada regulasi resmi. Jangan sampai menjadi korban dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Agus, Rabu (29/1/2025). 

Ia menekankan pentingnya koordinasi antara lembaga pendidikan, pengusaha katering, dan dinas terkait. Menurutnya, setiap informasi tentang pelaksanaan MBG harus diverifikasi ke instansi resmi guna memastikan kebenarannya. Agus juga meminta pihak sekolah untuk tidak tergesa-gesa merespons tawaran apa pun terkait program tersebut.

“Sebaiknya tunggu regulasinya dari pusat. Kalau ada pihak yang menawarkan kerja sama soal MBG, tanyakan dulu ke dinas terkait, benar atau tidaknya,” imbuhnya.

DPRD Kota Blitar, lanjut Agus, saat ini masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat terkait mekanisme pembiayaan program MBG. Pihak legislatif ingin memastikan apakah anggaran program akan menggunakan dana APBN atau sepenuhnya mengandalkan APBD. 

Agus menggarisbawahi, bila pendanaan dibebankan pada pemerintah daerah, maka perlu kajian mendalam mengingat keterbatasan kekuatan APBD Kota Blitar. “Kami ingin tahu, apakah pembiayaannya dari pusat atau daerah. Kalau semua dari APBD, jelas perlu dipikirkan lagi, karena anggaran daerah sangat terbatas,” ujarnya.

Potensi penipuan berbasis program strategis nasional seperti MBG menjadi ancaman nyata...

Baca Selengkapnya