BKD Jatim Jamin Tak Ada Perbedaan Honor PPPK Penuh dan Paruh Waktu

JATIMTIMES - Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur (BKD Jatim) menjamin tak ada perbedaan honor antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh dengan PPPK paruh waktu. Penegasan tersebut disampaikan Plh Kepala BKD Jatim Hasyim Asyhari.

Penjelasan itu dipaparkan Hasyim Asyhari di sela-sela pembinaan pegawai PPPK dan Non-ASN tahun 2025 yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim, Kamis (23/1/2025). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Anjasmoro Kantor Diskominfo Jatim ini diikuti sedikitnya 86 pegawai. 

Baca Juga : Kerjasama dengan BAZNAS, Plt Bupati Sidoarjo Tinjau Khitanan Massal

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang status kepegawaian dan persiapan menghadapi seleksi PPPK. Kepala Diskominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin menjelaskan, di instansi yang dipimpinnya selain Pegawai Negeri Sipil (PNS), juga terdapat PPPK, Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK), dan tenaga pendukung.

Sherlita berharap penjelasan dari narasumber BKD Jatim dapat memberikan gambaran terkait status pegawai yang tidak lolos seleksi PPPK tahap satu dan dua, serta pegawai non-ASN yang tidak lolos ujian masuk CPNS. 

“Di tempat kami ada 10 orang non-ASN yang kemarin mengikuti ujian seleksi CPNS, karena aturan tidak memperbolehkan mereka ikut tes PPPK. Kami butuh penjelasan mengenai status mereka,” ungkap Sherlita.

Sherlita juga berharap agar 38 orang pegawai non-ASN yang akan mengikuti proses seleksi PPPK tahap dua dapat mempersiapkan fisik, mental, dan spiritual dengan baik. Ia mengingatkan bahwa selain belajar dan berlatih soal, doa dan restu dari orang tua serta pasangan juga sangat penting agar proses seleksi berjalan lancar.

Lebih lanjut, Sherlita berpesan kepada ketua tim di masing-masing bidang untuk mengawal stafnya dengan baik, mulai dari pengumpulan data, persiapan ujian, hingga pelaksanaan ujian. Ia menekankan pentingnya memastikan tidak ada kekurangan data yang menghalangi pegawai untuk mengikuti ujian. 

"Ketua tim harus aktif mengawal stafnya, jangan sampai ada data atau persiapannya tidak lengkap sehingga tidak bisa mengikuti ujian," tegasnya.

Sementara itu, Plh Kepala BKD Jatim Hasyim Asyhari dalam paparannya menyampaikan bahwa Pemprov Jatim terus memikirkan tenaga non-ASN dan memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja...

Baca Selengkapnya