JATIMTIMES - Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan optimistis bahwa jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Kota Malang bisa terus ditekan hingga zero ATS. Keyakinan tersebut juga tidak lepas dari upaya Satgas Penanganan ATS yang mampu menekan jumlah ATS hingga menjadi 3.468 orang.
Catatan JatimTIMES, menjelang penghujung tahun 2024 lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah mengidentifikasi ada sebanyak 5.656 ATS. Itu artinya, dengan jumlah yang ada saat ini, jumlah ATS di Kota Malang telah berkurang lebih dari 2.000 orang.
Baca Juga : Resmi, DPRD Kota Batu Tetapkan Nurochman-Heli Jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota
"Alhamdulillah, saya mengapresiasi komitmen dan progres kinerja Satgas PATS. Dari yang semula lima ribu lebih ATS kini berhasil turun menjadi 3.468 orang. Tetapi, capaian ini tidak boleh membuat kita berpuas diri. Kami harus tetap konsisten dengan terus bekerja keras dan berkolaborasi hingga mencapai zero ATS di Kota Malang," ujar Iwan.
Berdasarkan laporan yang ia terima, dari sebanyak 3.468 ATS, 1.092 di antaranya telah berhasil diidentifikasi alasannya putus sekolah. Alasannya yakni karena mayoritas lebih memilih bekerja.
Alasan lainnya yakni karena memang tak ingin bersekolah dan ada beberapa faktor lain. Sedangkan sebanyak 2.376 ATS datanya masih belum terverifikasi.
"Agendakan pertemuan dengan stakeholder terkait, Kemenag maupun Cabang Dinas Pendidikan untuk melaporkan progres dan keterangan terkait 2.376 anak tersebut. Sehingga datanya ini bisa terverifikasi," jelas Iwan.
Dirinya pun berharap agar yang belum terverikasi alasannya putus sekolah dapat segera dipastikan. Hal itu bermaksud agar intervensi yang nantinya bisa dilakukan dengan tepat sasaran dan lebih terukur.
"Dengan data yang tepat, kita bisa melakukan identifikasi secara akurat dan intervensi yang dilakukan bisa tepat dan terukur. Harapannya target tercapai secara efektif," kata Iwan.
Baca Juga : Sasar 3 Sekolah, Program Makan Bergizi Gratis di Kota Malang Baru Akan Dimulai Pekan Ini
Dirinya juga mengingatkan kembali bahwa kolaborasi yang solid merupakan kunci untuk menangani permasalahan ATS. Baik Dinas Pendidikan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kementerian Agama (Kemenag) hingga Cabang Dinas Pendidikan.
"Serta keterlibatan camat dan lurah untuk mengadvokasi, termasuk jajaran ketua RW yang telah saya minta untuk turun tangan. Mengingat mereka memiliki intensitas yang lebih tinggi dalam berkomunikasi dengan keluarga atau anak-anak yang putus sekolah," ujarnya.
Dirinya juga berkomitmen agar penanganan ATS dapat terus dilakukan hingga tuntas. Hal tersebut adalah salah satu komitmen yang menjadi fokusnya selama bertugas sebagai Pj wali kota Malang.
"Ini merupakan atensi prioritas saya, dan ini juga sejalan dengan mandatory spending. Saya tekankan, tidak boleh ada anak yang tidak bersekolah. Berbagai intervensi akan kami upayakan untuk mendorong mereka agar kembali bersekolah. Saya pastikan langkah ini sejalan dengan komitmen Pemkot Malang dalam memberikan layanan pendidikan yang terbaik," pungkasnya.
