Pemkab Malang Gelar FGD Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa

JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi XI DPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2024 bersama perwakilan kepala desa, direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) se-Kabupaten Malang, serta pelaku UMKM. 

Dalam kegiatan FGD ini, hadir sebagai tamu undangan sekaligus narasumber utama yakni Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Malang Didik Gatot Subroto, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Teguh Hadi Sulistiono, Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Edy Susetyo dan Korwas Akuntabilitas Pemerintah Daerah II BPKP Provinsi Jawa Timur Teguh Harjanto. 

Plt. Bupati Malang Didik Gatot Subroto menyampaikan, desa merupakan fondasi pembangunan dalam sebuah daerah. Pejabat publik yang akrab disapa Didik ini menuturkan, kemajuan Kabupaten Malang sangat bergantung pada bagaimana masing-masing desa mengelola potensi sumber dayanya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. 

"Dalam konteks ini, BUMDesa dan UMKM memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi lokal, sekaligus sebagai pilar utama dalam mewujudkan kemandirian desa," ujar Didik dalam keterangannya, Jumat (22/11/2024). 

Menurutnya, sebagai bagian dari evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, topik yang dibahas melalui FGD bersama lintas sektoral ini sangat relevan dengan dinamika pada sektor perekonomian yang dikelola secara bottom-up atau dari bawah ke atas. 

"Dengan manajemen yang baik, potensi desa dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang tidak hanya berdampak pada masyarakat setempat, tetapi juga pada perekonomian Kabupaten Malang secara keseluruhan," tutur Didik. 

Pria yang dulunya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tunjungtirto, Singosari selama 17 tahun ini mengungkapkan, untuk pengembangan potensi perekonomian desa di Kabupaten Malang banyak ditopang oleh keberadaan BUMDesa, serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 

"Dari total 378 desa yang tersebar di 33 kecamatan, saat ini telah terbentuk 376 BUMDesa yang mana 127 di antaranya telah berbadan hukum terhitung pada tanggal 19 November 2024," jelas Didik. 

Untuk jenis-jenis usaha yang dijalankan oleh masing-masing BUMDesa di antaranya pasar desa, wisata, simpan pinjam, pengelolaan sampah, pengelolaan air bersih, pengelolaan parkir, pengelolaan ponten, jasa atau agen, persewaan, toko, pertanian, peternakan, perdagangan, industri, serta warung atau kafe atau rumah makan dan lain-lain...

Baca Selengkapnya